METRO SULTENG - Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah didorong menggunakan sistem elektronik atau online. Pengadaan ini berbasis katalog.
Belanja lewat katalog elektronik (E-Katalog) diyakini lebih memudahkan pelaku usaha kecil dan mikro, untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah.
Namun di lain sisi, kemudahan ini juga dapat celah yang diakali pelaku usaha nakal untuk melanggar aturan.
Ada empat anomali belanja tidak lazim lewat katalog elektronik yang dapat dideteksi. Pertama, ketika pembelian barang terus menerus dilakukan pada vendor yang sama.
Baca Juga: Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dibuka Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulteng
Kedua, ketika barang yang dibeli mengalami kenaikan harga tiba-tiba, tapi setelah dibeli harga barang kembali turun.
Ketiga, kecepatan transaksi pertama dari sejak produk tayang di katalog elektronik. Dan yang keempat, kecepatan status penyelesaian suatu transaksi yang kurang dari 60 menit.
“LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) tidak tinggal diam terhadap praktik-praktik nakal ini. Olehnya dengan fitur e-audit, jejak digital belanja barang jasa dapat ditelusuri dengan mudah dalam katalog elektronik,” sebut Pjs Gubernur Sulteng, Novalina Wiswadewa, saat membuka acara Workshop Pengadaan Barang Jasa Terhadap Pelaku Usaha (Market Sounding) yang diselenggarakan Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemprov Sulteng, Kamis (31/10/2024).
Baca Juga: Pjs Gubernur Sulteng Serahkan Penghargaan di Momen Hari Sumpah Pemuda
Kegiatan ini mengundang lebih kurang 150 peserta secara daring maupun luring, yang sebagian besarnya adalah pelaku usaha lokal dan jasa konstruksi di Sulteng serta ditambah lagi pewakilan organisasi profesi seperti Kadin, Aspekindo dan Gapensi.
Pjs Gubernur menyatakan, dengan penerapan katalog elektronik diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan perekonomian daerah, kepercayaan publik dan juga mencegah praktek korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.
“Amanat reformasi birokrasi adalah bagaimana kita melakukan perubahan yang mendasar, cepat dan masif terhadap tata kelola pemerintahan. Diantaranya dengan melalui pengadaan barang jasa secara elektronik,” sebutan Novalina sembari mengakui katalog elektronik adalah ruh dari pengadaan barang jasa.
Baca Juga: Novalina Jabat Pjs Gubernur Sulteng Kurang Lebih Dua Bulan
Novalina mengapresiasi positif dan mendukung workshop ini sebagai wahana mengumpulkan informasi dan juga memahami respon pasar serta pelaku usaha, terhadap rencana pengadaan barang jasa pemerintah.
“Saya berharap teman-teman pelaku usaha dapat mengisi etalase-etalase yang disediakan (lewat katalog elektronik) dan juga ikut membantu kami (pemerintah daerah) supaya pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan secara integritas,” imbuhnya meminta pelaku usaha berkontribusi untuk pengadaan yang berkualitas dan terpercaya.
