METRO SULTENG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut terus menunjukan komitmen dalam mengakselerasi dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut tahun 2025.
Komitmen tersebut untuk menekankan agar proses penyusunan APBD tahun 2025 harus se-efesien mungkin agar APBD dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan tak terkecuali.
Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba menegaskan uang publik itu dititip untuk dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Laut harus perlu diawasi publik hingga DPRD sebagaimana tugas pengawasannya.
Baca Juga: Dilantik Sebagai Ketua DPRD, Patwan Kuba Pastikan Kebijakan Berpihak Pada Kepentingan Bersama
Politisi Demokrat itu berkomitmen sejumlah hutang yang telah tercatat di beberapa tahun belakangan akan dilunasi pada tahun 2025.
"Ini bentuk komitmen lembaga DPRD bersama Pemkab Banggai Laut agar hutang di tahun 2025 dibayar lunas tanpa terkecuali," jelas Patwan Kuba saat memimpin Rapat Paripurna persetujuan bersama Rancangan KUA-PPAS TA 2025, Senin (28/10/24).
Disisi lain, Patwan mewanti-wanti kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada proses penyusunan alokasi anggaran dalam rencana kerja OPD tahun 2025 khususnya pada belanja gaji PNS, PPPK dan Honorer harus dibayarkan secara penuh.
Baca Juga: DPRD Banggai Laut Minta Pemda Patuhi Putusan PTUN Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Kades Kokudang
"Khusus gaji PNS, PPPK dan Honorer harus dibayarkan secara full, tidak ada yang dihilangkan 1 atau 2 bulan, jika ditemukan, Banggar tidak bertanggungjawab untuk mengalokasikan di APBD-Perubahan 2025," tegasnya.
Lebih lanjut, Patwan juga menyoroti adanya Bidang di beberapa OPD yang diberikan alokasi anggaranya sangat kecil.
"Istilahnya bisa disebut ada Bidang kering, ada Bidang basah, kami mendorong agar diseragamkan, jika tidak seperti itu mending bidang tersebut ditutup," katanya.
Baca Juga: Tiga Unsur Pimpinan DPRD Banggai Laut Dilantik, Patwan Kuba Dari Demokrat Jadi Ketua
Sementara itu, lanjut Patwan, OPD pengampu Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus terus bekerja keras berupaya menambah potensi pendapatan sebab itu termanifestasi dalam bentuk belanja.
"Kita tidak bisa belanja lebih, kalo pendapatan kita begitu-begitu saja, maksimalkan potensi pendapatan daerah," ucapnya.
