METRO SULTENG - Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura bersama Bupati Poso Verna G Inkiriwang, menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) RI, Hadi Tjahjanto, di Jakarta Senin 18 September 2023.
Pertemuan dengan Menteri ATR/BPN kali ini sudah yang beberapa kali. Terakhir awal tahun 2023, Gubernur Sulteng juga menemui Menteri Hadi di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Gubernur Rusdy Mastura didampingi oleh dua TA Gubernur yaitu M. Ridha Saleh dan Rony Tanusaputra.
Dalam pertemuan kali ini, Gubernur Sulteng yang akrab disapa Cudy menyampaikan tiga agenda pertanahan yang diminta untuk dipercepat penyelesaiannya.
Ketiga agenda tersebut adalah: Pertama; persoalan perizinan dan pemanfaatan tanah di wilayah Napu -- Poso atau eks HGU PT. Sun Darby, yang saat ini hak penggunaannya dipegang oleh Bank Tanah.
Kedua; masalah 42 perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 400.000 hektar yang belum memilki sertifikat HGU (hak guna usaha).
Dan yang ketiga, percepatan redistribusi dan sertifikasi 400 hektar lahan di KPN (kawasan pangan nasional) Talaga, Donggala, kepada masyarakat.
Baca Juga: Anggota DPR-RI Apresiasi Gagasan Gubernur Sulteng soal KPN
Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura menjelaskan bahwa untuk eks HGU yang berada di Napu, sudah ada dua perusahaan pangan yang ingin mengembangkan agro bisnis. Namun terkendala karena lahan tersebut atau HPL-nya yang dikuasai oleh Bank Tanah.
Gubernur meminta agar Bank Tanah tidak menjadi rezim birokrasi baru pertanahan yang menghambat investasi dan pemberdayaan masyarakat.
Gubernur dalam pertemuan tersebut juga menekankan kepada Menteri ATR/BPN dan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian kebun-kebun sawit tanpa HGU di Sulawesi Tengah.
Gubernur menyarankan untuk segera dibentuk tim terpadu antara BPN dan Pemda untuk menyelesaikan hal tersebut.
Sementara untuk redistribusi dan sertifikasi lahan di KPN, diminta dipercepat penerbitan sertifikatnya. Karena Pemkab Donggala sudah mengeluarkan surat keputusan calon penerima tanah di dalam kawasan tersebut untuk 400 subjek penerima tanah.
Baca Juga: KPN Talaga Sulawesi Tengah, Kemungkinan Terkendala pada Standarisasi dan Efisiensi
