METRO SULTENG - Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Sulteng yang dijadwalkan pada 21-23 Maret 2025, sepertinya akan bergejolak. Sebab, sebanyak 21 pengurus cabang olahraga (cabor) dan empat KONI kabupaten, menyatakan penolakan terhadap Musprov.
Mereka yang menolak menilai pelaksanaan Musprov terkesan dipaksakan, tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku. Aspirasi para pemangku kepentingan olahraga di Sulteng juga tidak didengarkan.
Baca Juga: Musprov KONI Sulteng Semakin Dekat, Seberapa Kuat Duet Fathur-Ashar?
Salah satu yang menolak adalah Moh. Hidayat Lamakarate. Ketua Pengprov Akuatik Sulteng ini dalam pertemuan yang mewakili pengurus cabor dan KONI kabupaten menegaskan, pelaksanaan Musprov harus mengacu pada peraturan perundangan-undangan. Seperti Permenpora serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
Mantan Sekprov Sulteng ini menyatakan, ada kejanggalan dalam percepatan pelaksanaan Musprov, terutama setelah salah satu kandidat Ketua Umum KONI Sulteng, Hj. Arnila M Ali, dinyatakan lolos seleksi berkas.
“Beliau telah menyampaikan sebelumnya, akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Namun, tiba-tiba jadwal Musprov dipercepat, sehingga ada kesan seolah-olah ingin menghalangi beliau ikut proses pemilihan,” katanya.
Baca Juga: Arnila M Ali, Calon Ketua KONI Sulteng yang Pertama Ambil Formulir
Bahkan Hidayat mengingatkan apabila panitia tetap memaksakan Musprov pada 21 Maret 2025, maka ada potensi besar perpecahan di tubuh KONI Sulteng.
“Jika Musprov tetap dilaksanakan, maka hanya akan melahirkan kepengurusan yang tidak solid. Ini bisa berdampak pada terbatasnya akses fasilitas bagi cabang olahraga dan KONI kabupaten, yang tidak sejalan dengan kepengurusan baru,” khawatir Hidayat Lamakarate.
Atas dasar itulah, sehingga 21 pengurus cabor dan 4 KONI kabupaten, sepakat untuk menolak pelaksanaan Musprov pada 21-23 Maret.
Mereka meminta agar panitia mempertimbangkan kembali keputusan pelaksanaan Musprov dan membuka ruang musyawarah agar pelaksanaan Musprov berjalan sesuai aturan. Dengan begitu, dapat menghasilkan kepengurusan yang benar-benar mampu memajukan olahraga di Sulteng.
Baca Juga: 52 Pengurus KONI Banggai Laut Resmi Dilantik
“Organisasi ini bukan milik individu atau kelompok tertentu, tetapi milik kita semua. Olehnya mari kita duduk bersama, membahas dan memutuskan dengan bijak demi kebaikan dan kemajuan olahraga di Sulteng,” tegas Hidayat.
Jika Musprov tetap dipaksakan, lanjutnya, mereka akan menyampaikan keberatan secara langsung dalam forum tersebut dan mempertanyakan keabsahan keputusan yang diambil.
