METRO SULTENG – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido, memimpin rapat sektor kesehatan di ruang rapat Polibu Kantor Gubernur, Kota Palu, Kamis (6/3/2025).
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, I Komang Adi Sujendra, serta jajaran Direktur dan Wakil Direktur RS Undata dan RS Madani.
Baca Juga: Di Hadapan Gubernur Anwar Hafid, PLN Pastikan Krisis Listrik di Morut Berakhir Maret Ini
Ia juga mengingatkan kondisi pekerja informal yang mencapai 61 persen di Sulteng, banyak di antaranya kesulitan mengakses layanan medis akibat kepesertaan BPJS yang tidak aktif lagi.
“Siapa pun yang sakit, tidak memiliki jaminan kesehatan, atau BPJS-nya tidak aktif, cukup tunjukkan KTP dan langsung mendapatkan layanan di rumah sakit,” tegas Anwar.
Ia juga menginstruksikan agar sistem kesehatan daerah dapat memberikan solusi bagi pasien yang kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Juga: Musprov KONI Sulteng Semakin Dekat, Seberapa Kuat Duet Fathur-Ashar?
“Mereka yang terkena PHK mendadak kehilangan BPJS. Ini harus segera kita cari jalan keluarnya,” ujarnya.
Gubernur Sulteng yang dilantik 20 Februari 2025 ini menekankan pentingnya koordinasi dengan BPJS untuk memastikan layanan tetap diberikan dalam kondisi darurat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido, yang memiliki pengalaman luas di sektor kesehatan, dipercaya sebagai eksekutor kebijakan ini.
“Saya hanya berbicara, tetapi pelaksanaannya ada di tangan dokter Reny. Kalau beliau bilang bisa, saya ikut. Kalau beliau bilang tidak bisa, saya juga ikut,” tambahnya.
Baca Juga: Wakil Bupati Hj. Surya Lantik Alfian Matajeng Sebagai Pj Sekda Touna
Dalam kesempatan ini, Anwar juga menyinggung kualitas layanan BPJS di rumah sakit. Ia mengapresiasi kinerja BPJS Cabang Palu yang dinilai lebih baik dibanding daerah lain, namun tetap menegaskan perlunya peningkatan layanan.
“Pasien BPJS harus mendapatkan pelayanan yang setara dengan pasien umum, tanpa perbedaan,” katanya.