METRO SULTENG-Ketua Front Pemuda Kaili (FPK) Sulteng, Erwin Lamporo, menanggapi pernyataan Sekretaris PAN Kabupaten Donggala terkait dengan 84 persen suku Kaili di Kabupaten Donggala, Sulteng, yang akan mengamuk terkait pemberitaan dugaan tindak pidana korupsi program pengadaan alat Tekhnologi Tepat Guna (TTG) Pemda Donggala.
Menurut Erwin Lamporo, kekuatan lokal tidak bisa dijadikan tameng untuk melindungi dugaan seperti itu. Selain itu kata Erwin Lamporo, jika tidak bersalah harus dibuktikan bukan melibatkan komponen lain untuk menangkap orang.
Baca Juga: Borneo FC Perpanjang Tren Negatif Usai Ditaklukan Dewa United FC 1-0
"Kalau benar dugaan itu kita suruh yang 84 persen itu tangkap orang yang rugikan daerah apalagi yang ba provokasi publik," tegas Erwin Lamporo, dilansir Kamis (8/2/2023).
Lebih lanjut Erwin Lamporo menjelaskan, yang dikritis itu adalah jabatan sebagai bupati, bukan pribadi sehingga tidak arif melibatkan publik.
Baca Juga: Tafsir Surat Al-Ankabut Tentang Mereka Yang Ditimpa Gempa Dahsyat, Ini Makna dan Pelajarannya
Pemberitaan media, kata Erwin Lamporo, harus di bela dan didukung ketika memberikan informasi terkait dugaan yang merugikan negara bukan untuk dilawan dan diprovokasi.
"Siapa saja bisa memberikan informasi baik itu NGO, jurnalis maupun masyarakat untuk mengkitisi karena tidak menyerang pribadi tapi jabatan publiknya," kata Erwin Lamporo.
Erwin Lamporo menyayangkan, pernyataan Sekretaris PAN Ahmad Rasyid terkait etnis tertentu untuk melindunggi kasus dugaan korupsi sangatlah tidak provesional apalagi membawa nama partai.
Siapa saja yang memberikan sumbangsi dan pikirannya untuk kemajuan daerah ini, tambah Erwin Lamporo, harus di dukung. Begitu pula sebaliknya yang merusak daerah ini harus dilawan.
"Donggala bukan milik satu suku, jadi siapa pun dia yang mau bangun ini daerah harus kita dukung dan siapa saja yang merusak daerah ini sekali pun orang lokal harus kita lawan," tutup Erwin Lamporo.
Baca Juga: Frank Hoogerbeets Viral Setelah Prediksi Gempa Turki, Inilah Profil dan Postingannya di Twitter
Erwin Lamporo mencontohkan, masyarakat bisa mengkritisi pejabat publik asalkan tidak menyerang pribadinya karna tidak bijak. Tapi misalkan menyebut Ketua Front Pemuda Kaili sah sah saja karna melekat jabatannya.***(Ahmad Muhsin/MetroSulteng)