METRO SULTENG- Sejak tahun anggaran 2021 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang,Kabupaten Jeneponto, Sulsel, telah mengendus berbagai program Kepala Desa yang anggarannya disunat sehingga menyebabkan beberapa realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa tidak maksimal pelaksanaannya.
Dugaan penggelapan anggaran Dana Desa pada tahun anggaran 2021 diperkirakan mencapai Rp100 juta lebih, yang terdiri dari beberapa item pengadaan yang realisasinya hanya sebagian dilaksanakan.
Baca Juga: Kades Balangloe Tarowang di Jeneponto Ancam Copot 9 Anggota BPD Gegara Adukan Proyek DD Bermasalah
Berlanjut ditahun anggaran (TA) 2022, menurut pengakuan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Balangloe Tarowang H. Rani kembali mencium dugaan penyelewengan penggunaan DD beberapa item program yang juga belom sepenuhnya dilaksanakan.
Program yang diduga disunat dan belum direalisasikan anggarannya itu, seperti penyaluran BLT TA 2022 sebesar Rp37 juta lebih, pengadaan alkon 10 biji baru satu yang diadakan, kompa yang jumlahnya 100 biji hanya diadakan 70 biji dengan total keseluruhaan dugaan penggelapn anggaran tahun 2022 mencapai Rp100 juta lebih.
Baca Juga: Gubernur se-Sulawesi Deklarasi Dukungan Pembangunan IKN
Kata ketua BPD, jika dijumlahkan antara dugaan temuan ditahun 2021 dan 2022 itu mencapai Rp200 juta lebih. Hal ini ia katakan hanya temuan sementara jika diaudit ulang bisa mencapai lebih dari apa yang diperkirakan.
Atas dasar dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa ini, ketua bersama anggota BPD akan mengambil langkah tegas melaporkan Kepala Desa Balangloe Tarowang Mansur ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) atau kejaksaan Negeri Jeneponto (Kejari).
Baca Juga: Aneh Tapi Nyata! Viral Seorang Ibu Ajarin Anak Nyetir Di Jalan, Praktik Salah Dan Bahaya
"Kami akan melaporkan Kades Balangloe Tarowang atas dugaan penyelewengan penggunaan anggaran Dana Desa ini," kata Ketua BPD Balangloe Tarowang H.Rani kepada Metrosulteng, Kamis (27/4/23).
Ia mengakui, penyaluran BLT yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Desa Balangloe Tarowang, sangat meresahkan masyarakat setempat.
Olehnya dengan sikap dan langkah tegas yang rencana akan diambil ini, pihak Aparat Penegak Hukum dapat bersepemahaman dengan mengambil langkah tegas menberikan ganjaran yang setimpal kepada pihak Pemerintah Desa yang mencoba merugikan Negara dan mengorbankan hak-hak masyarakat.
"Kami ingin menyelamatkan kerugian Negara, olehnya kami harap APH dapat bersinergi mengungkap temuan ini, mengembalikan kerugian Negara, dan memberikan ganjaran yang setimpal kepada pelaku," pinta Ketua BPD H. Rani.
"Didesa kami itu masyarakat sudah sangat resah, karena satu bulan tidak dibayarkan BLT nya," tambahnya.***