METRO SULTENG - Direktur CV Mardiana Mandiri Pratama (MMP), Mardiana, kembali "berdendang". Ia membeberkan bukti aliran dana program pengadaan alat Tehknologi Tepat Guna (TTG) kepada Bupati Donggala Kasman Lassa dan Asisten III DB Lubis.
Hal itu disampaikan Mardiana di hadapan sejumlah awak media pada saat konferensi pers di Sekretariat Bersama (Sekber) Jurnalis di Jalan Ahmad Yani, Palu, Kamis (2/3/2023) malam.
Salah satu aliran dana TTG yakni bukti pembayaran baiya SPP kuliah S3 di Universitas Hassanudin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan.
Selain bukti pembayaran SPP, Mardiana juga membeberkan sejumlah bukti lainnya berupa rekening koran dan sejumlah bukti lainnya.
Baca Juga: Fitur Lengkap Honda Forza 350 2023 Membuatnya Tanpak Lebih Canggih, Cek Speknya Ini
"Per semester itu saya bayar SPP-nya pak Kasman dan Pak Lubis Rp15 juta pakai uang dari proyek TTG," beber Mardiana sambil memperlihatkan bukti pembayaran SPP kuliah S3.
Sebelumnya, satu-satunya Bupati Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki gelar Kanjeng Raden Ariyo Hadiningrat Dr.Drs. Kasman Lassa, SH, MH itu sudah diperiksa penyidik Tipikor Satreskrimsus Polda Sulteng pada Rabu (25/1/2023) lalu.
Informasi yang diperoleh media ini, Bupati Donggala diperiksa terkait dengan dugaan aliran dana dari Direktur CV.(MMP) yang menggunakan dana desa yang merugikan negara sebesar Rp4,1 miliar.
Hingga saat ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 362 orang saksi. Terdiri dari 116 Kades, 32 Camat, pihak Pemda dan swasta.
Perlu diketahui, cikal bakal dari masalah proyek TTG ini bermula dari surat permintaan pelatihan home industry dari LPTTG Malindo, Masamba, Sulawesi Selatan, kepada Pemda Donggala. Permintaan itu langsung disambut oleh Bupati Kasman.
Untuk menindaklanjuti permintaan LPTTG Malindo, kata Abraham, harus ada surat resmi dari Dinas PMD Donggala ke setiap kepala desa untuk mengikuti pelatihan home industry.
Baca Juga: Lagi, PT ANA Raih Penghargaan PROPER Nasional
Belum sempat menyurat ke desa, datanglah anak mantu Bupati Donggala, Awaluddin, ke rumahnya dan memintanya menandatangani konsep surat untuk para Kades, namun Abraham menolak.
“Waktu itu sore, datang Awaluddin dan pamannya Pasinringi ke rumah saya menyodori konsep surat untuk ditandatangani, saya tidak mau. Saya bilang tunggu dulu, saya pelajari dulu, baru saya laporkan ke bupati. Pelatihan itu kan menggunakan dana desa, saya tidak berani intervensi,” ujarnya seperti yang diberitakan media ini.