METROSULTENG — Dua aktivis Morowali, Amrin dari Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Komite Kabupaten Morowali dan Irwan dari Laskar Merah Putih, mendesak Polres Morowali bergerak cepat mengungkap pelaku tanpa pandang bulu yang diduga berada di balik penerbitan dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di kawasan mangrove Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir.
Amrin menilai SKPT yang beredar janggal, sebab dokumen itu disebut-sebut dijadikan syarat pencairan dana tali asih dari PT Tekhnik Alum Service (TAS), meski lokasinya berada di kawasan mangrove yang semestinya tidak dapat diajukan kepemilikan.
“APH wajib meng-crosscheck seluruh dokumen yang digunakan dalam pencairan dana tali asih lahan mangrove ini. Jangan dibiarkan, supaya polemik ini tidak semakin melebar di masyarakat,” tegas Amrin.
Ia menambahkan, indikasi tindak melawan hukum dalam penerbitan SKPT tersebut sudah sangat jelas terlihat. Karena itu, ia mendesak kepolisian bersikap tegas dan transparan dalam mengusut dugaan pemalsuan tersebut serta menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada publik.
Di sisi lain, Irwan dari Laskar Merah Putih mengungkap adanya dugaan praktik kongkalikong antara oknum pemerintah desa, kecamatan, dan pihak perusahaan dalam penerbitan SKPT itu.
“Dugaan kuat, ada permainan antara Kepala Desa, Camat, dan humas perusahaan. APH harus mengusut tuntas SKPT fiktif ini,” ujar Irwan.
Irwan juga menyoroti dugaan hilangnya dana tali asih sebesar Rp4,1 miliar untuk lahan mangrove yang telah direalisasikan PT TAS, namun tidak tersalurkan kepada masyarakat. Ia mendesak kepolisian menelusuri aliran dana tersebut dan membuka hasil penyelidikannya secara transparan.
Baca Juga: Program 1 Miliar 1 Desa Pemda Morut Dipuji Anwar Hafid, Ini Terobosan yang Luar Biasa
Informasi yang diperoleh METROSULTENG dari sumber terpercaya turut menguatkan dugaan pemalsuan SKPT tersebut. Menurut sumber, terdapat lima nama warga dalam dokumen SKPT yang dipakai untuk pencairan dana tali asih. Namun, kelima warga itu tidak memiliki lahan sedikit pun di lokasi mangrove Torete.
“Palsu semua itu SKPT. Kelima warga tidak punya tanah di lokasi tersebut, bahkan tanda tangan mereka juga dipalsukan,” ungkap sumber tersebut. (*)