METRO SULTENG —Gubernur Maluku Utara, (Malut) Sherly Tjoanda, yang selama ini lewat media sosial dikenal sangat baik, cantik dan suka senyum ternyata memiliki jaringan bisnis tambang di daerahnya, yang merugikam masyarakat. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti dugaan konflik kepentingan Sherly Tjoanda, terkait keterlibatannya dalam sejumlah perusahaan tambang.
Temuan ini disampaikan dalam laporan investigatif JATAM dan diperkuat dengan pernyataan resmi Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar.
Dalam keterangannya, Melky menyebut dugaan rangkap kepentingan tersebut muncul karena Sherly terhubung dengan sedikitnya lima perusahaan tambang yang bergerak di sektor nikel, emas, hingga pasir besi.
Baca Juga: Program 1 Miliar 1 Desa Pemda Morut Dipuji Anwar Hafid, Ini Terobosan yang Luar Biasa
“Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan secara tegas melarang pejabat publik melakukan tindakan yang berindikasi pada konflik kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2,” kata Melky dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip dari Kilat.com, Rabu 19 November 2025.
“Artinya, rangkap jabatan antara gubernur dan pemilik atau direktur perusahaan tambang adalah praktik yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian sementara.”
Terhubung dengan Lima Perusahaan Tambang
Dalam laporan JATAM, lima perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Sherly Tjoanda antara lain PT Karya Wijaya – tambang nikel di Pulau Gebe, PT Bela Sarana Permai – tambang pasir besi di Pulau Obi.
Lalu PT Bela Kencana – perusahaan tambang nikel, PT Amazing Tabara – perusahaan tambang emas, serta PT Indonesia Mas Mulia yang juga tambang emas dan tembaga.
Keterhubungan tersebut ditelusuri melalui dokumen kepemilikan saham, jabatan direksi, hingga relasi dengan kelompok usaha Bela Group, yang sebelumnya dikelola bersama almarhum suaminya, Benny Laos.
Dalam laporan resmi yang berjudul _Konflik Kepentingan Gurita Bisnis Sherly Tjoanda,_ JATAM menegaskan, Sherly tidak hanya terlihat sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai pebisnis tambang.
“Sherly terafiliasi dengan jaringan perusahaan yang menguasai lahan dan sumber daya alam di provinsi tersebut,” tulis laporan itu.
Dampak ke Warga
JATAM juga mengungkap sejumlah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari operasi perusahaan-perusahaan yang terhubung tersebut. Kerusakan pesisir di Pulau Gebe, pencemaran sungai di Bacan, serta konflik lahan di Pulau Obi menjadi temuan utama.