METROSULTENG — Warga Desa Nambo mulai meragukan ketegasan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menindaklanjuti janji audit dana sewa jetty dan royalti PT Resky Utama Jaya (RUJ). Sejak disampaikan pertengahan Oktober lalu, audit yang dijanjikan belum juga menunjukkan progres, membuat masyarakat mempertanyakan komitmen Pemda terhadap transparansi pengelolaan dana tersebut.
Sebelumnya, Plt Asisten I Pemkab Morowali, Asep Haerudin, menegaskan akan segera melakukan audit terhadap dana sewa jetty dan royalti yang telah disalurkan ke Pemerintah Desa Nambo.
“Seharusnya hari ini diaudit, hanya saja karena audit itu melibatkan tim, insya Allah besok siang saya akan mengundang,”ujar Asep saat menemui massa aksi demonstrasi yang menuntut transparansi penggunaan dana tersebut, belum lama ini.
Baca Juga: Pangdam XXIII/Palaka Wira Diterima Secara Adat Mori di Kantor Bupati Morowali Utara
Beberapa hari kemudian, Pemkab Morowali mengundang Pemerintah Desa Nambo, PT RUJ, dan perwakilan masyarakat untuk menggelar rapat mediasi di Kantor Bupati. Dalam pertemuan itu, Asep menyampaikan bahwa Pemkab telah membentuk tim audit yang melibatkan unsur Inspektorat, Bagian Hukum, dan OPD terkait.
“Ini saya sudah kumpulkan bukti-buktinya. Tinggal menunggu waktu yang pas, lalu kita panggil Kades Nambo,”ujarnya usai rapat mediasi pada 18 Oktober 2025. Dikutip dari Indonesia satu.
Namun, hingga kini warga menganggap rencana audit tersebut hanya sebatas wacana. Mereka belum menerima informasi resmi terkait hasil ataupun perkembangan proses audit dari Pemkab Morowali.
Baca Juga: Wabup Banggai Buka Lomba Khaisar ke-VIII Ponpes Daarul Hikma Luwuk
Aswar, salah satu warga Desa Nambo, menyebut masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah daerah.
“Sudah mau habis bulan, tapi belum ada kejelasan progres auditnya. Kami ingin tahu sudah sejauh mana,” katanya.
Warga menilai audit seharusnya dilakukan mendadak dan independen, agar tidak memberi ruang bagi pihak yang diaudit mempersiapkan atau menutupi kekurangan. Audit yang terbuka dan cepat dinilai penting untuk memastikan tidak ada manipulasi data atau pertanggungjawaban fiktif.
Masyarakat pun mendesak Pemkab Morowali segera menuntaskan audit dan membuka hasilnya ke publik, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sewa jetty dan royalti di Desa Nambo.***