Maka terdapat hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden Prabowo memimpin langsung pemberantasan korupsi secara tegas. Presiden Prabowo dapat menduplikasi cara Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, dan Presiden China, Xi Jinping. Jika pelaku korupsi tidak dikejar oleh Polri, Kejagung dan KPK maka pimpinan lembaganya yang harus dicopot dan diganti.
Terhadap para pejabat negara, daerah, ASN, pegawai BUMN, BUMD serta semua orang yang wajib mengisi LHKPN, namun tidak patuh harus dipanggil dan diperiksa oleh KPK.***
Oleha :Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Presidium Semangat Rakyat Anti Korupsi (Semarak)