METRO SULTENG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulsel akhirnya membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 300 persen.
Pembatalan ini setelah terjadi demonstrasi besar-besaran ribuan rakyat Bone menolak kenaikan PBB pada Selasa (19/8) malam didepan kantor Bupati Bone, yang berakhir rusuh menyebabkan sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi berdarah-darah di kepala akibat lemparan batu pengunjuk rasa, yang mulai marah karena mereka cuma di terima oleh Kabag Infokom karena Bupati Bone Andi Asman Sulaiman kabarnya menghilang keluar daerah saat terjadi demo.
Ironinya, pembatalan kenaikan PBB ini diumumkan oleh Sekda Bone bukan oleh Bupati.
"Sesuai arahan Pemerintah Pusat, terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone maka dari itu kita tunda dan kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya," kata Sekda Bone, Andi Saharuddin, Selasa (19/8/2025) malam.
Padahal sebelum puncak demo Selasa kemarin, pada pekan lalu, massa dari mahasiswa dan warga juga menggelar demo. Bahkan mereka juga sempat ditemui bupati. Mungkin karena bupati mengaggap massa tidak besar dan demo aman sehingga Pemda Bone masih bertahan pada keputusan menaikan PBB, sampai akhirnya perlawanan rakyat meletus.
Setelah pengumuman pembatalan PBB Bone ini, maka pembayaran PBB akan mengacu pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) lama.
Baca Juga: Korban Meninggal Gempa Poso Bertambah, Puluhan Lainnya Masih Dirawat di RSU
"Kita kembalikan ke SPPT yang lama. Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan," kata Saharuddin.
Pelajaran Para Kepala Daerah
Sebelum demo warga Kabupaten Bone menolak kenaikan PBB ini, sebenarnya telah terjadi demo yang sama warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menolak kenaikan PBB sebesar 250 persen, sampai akhirnya Bupati Pati Sudewo membatalkannya setelah di demo ribuan warganya. Bahkan, Bipati Pati sempat menantang warga mengerahkan massa yang besar sampai akhirnya demo benar-benar meluas dan berdarah-darah.
Yang agak beruntung adalah Wali Kota Cirebon Effendi Edo yang bersedia membatalkan kenaikan PBB hingga 1.000 persen sebelum di demo oleh warganya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan kenaikan PBB Cirebon 1.000 persen, diberlakukan saat Kota Cirebon dipimpin oleh penjabat wali kota pada masa transisi sebelum Pilkada, dan sudah berjalan sejak awal 2025.
Sifat-sifat jelek, arogan pada kekuasaan para kepala daerah yang mempertahankan kebijakan yang memberatkan rakyat ditengah kondisi ekonomi tidak stabil ini, pastinya akan mendapat perlawanan, sebelum terjadi aksi berdarah-darah, kepala daerah harus lebih sigap dan kepala dingin kedepankan kepentingan rakyat***