METROSULTENG – Perseteruan antara seorang pengusaha konstruksi dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Morowali memanas dan berujung pada rencana saling melapor ke Kepolisian Resor (Polres) Morowali. Persoalan ini dipicu dugaan pungutan liar (pungli) serta pencemaran nama baik.
Salah satu pengusaha, Alauddin, mengaku telah menghadap ke Polres Morowali terkait rencana pelaporan dugaan pungli dalam proses lelang proyek di PBJ.
“Kami sudah menghadap di Polres. Untuk laporan resminya, direncanakan hari Rabu,” kata Alauddin kepada Metrosulteng, Minggu (20/7/2025).
Alauddin menyebut, pihaknya telah mengantongi bukti dan saksi terkait dugaan pungli tersebut. Ia juga menyampaikan akan melaporkan dua kasus lainnya, namun enggan merinci lebih lanjut. Pria yang akrab disapa Woke ini menegaskan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.
Di sisi lain, Kepala Bagian PBJ, Sahlan, menyayangkan tudingan tersebut yang menurutnya telah menyebar melalui sejumlah grup WhatsApp. Sahlan menyatakan tidak menerima tuduhan yang dinilainya mencemarkan nama baik secara pribadi maupun kelembagaan.
“Kami merasa nama baik kami telah dicemarkan, baik secara pribadi maupun institusi. Tuduhan itu sangat serius dan merugikan secara moral serta profesional. Insyaallah, kami juga akan membuat laporan ke Polres,” ujar Sahlan.
Baca Juga: Kapolres Morut Turun Langsung Tangani Bentrok Antar Warga, Situasi Terpantau Kondusif
Situasi ini mencerminkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan tuduhan maupun pernyataan di ruang publik, agar tidak menimbulkan polemik yang lebih luas. Di sisi lain, kasus ini juga menarik perhatian publik karena menyentuh persoalan integritas dalam sistem pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Kondisi ini turut memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama mereka yang selama ini mengikuti proses tender di lingkungan Pemkab Morowali.