METRO SULTENG- Tidak butuh waktu lama, Kapolres Morowali AKBP Suprianto langsung memerintahkan jajaran untuk menindaki kegiatan operasi produksi PT Makmur Tamin Raya di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.
Lewat keterangan tertulisnya, Suprianto membenarkan bahwa IUP tersebut belum mengantongi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), sebagai syarat sah untuk melakukan penjualan hasil pertambangan.
Baca Juga: IUP Batuan PT Makmur Tamin Raya Disinyalir Kuat Lakukan Operasi Penjualan Tanpa RKAB
Baca Juga: Meski Diguyur Hujan, Masyarakat Tetap Padati Kampanye Delis-Djira di Tandoyondo
"Iya, belum memiliki RKAB," ucapnya saat dikonfirmasi oleh awak media via pesan WA, Jumat (15/11/24).
Sebelumnya, Kapolres mencari tahu terkait RKAB pihak perusahaan dan ditemukan tidak memiliki dokumen tersebut.
Atas temuan ini, Kapolres Morowali langsung bertindak cepat meminimalisir kerugian Negara dengan memerintahkan jajaran untuk menindaki kegiatan penjualan hasil pertambangan tanpa RKAB.
"Sudah saya suruh Kasatreskrim untuk menindak lanjuti," pungkas Kapolres Morowali AKBP Suprianto.
Penjualan hasil pertambangan tanpa RKAB merupakan pelanggaran berat yang dapat mengancam keuangan Negara.
Baca Juga: PT CGG Gelar Konsultasi Publik Kegiatan Rencana Pasca Tambang
Baca Juga: Cabub Vera Elena Absen Didebat ke Tiga Karena Sakit
RKAB berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan selama periode tertentu, beserta anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dokumen ini sering digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan suatu proyek atau kegiatan.
Undang-undang nomor 4 tahun 2009 pasal 93 ayat, juga menegaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan RKAB yang telah disetujui oleh Pemerintah.
Tindakan tak patuh aturan PT Makmur Tamin Raya menyebabkan hilangnya potensi pendapatan Negara baik dari pajak maupun royalti. Sisi lain, eksploitasi sumber daya alam juga tidak terkendali.***