Metrosulteng.com, Morowali- Haji Guntur Gading warga Wirabuana, Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulteng menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, aparat penegak hukum (APH) dan DPRD) lemah dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas di SPBU Bungku, yang terang-terangan melakukan pengisian jerigen dan motor yang tangkinya telah dimodifikasi.
Menurut Guntur pelayanan di SPBU Bungku sudah tidak lagi sesaui standar opersonal atau SOP. Sehingga yang dirugikan masyarakat umum konsumen BBM yang kerap antri berjam-jam atau bahkan tidak memperoleh BBM karena stoknya cepat habis karena pihak SPBU juga melayani pengisian jerigen.
Baca Juga: Bendung Pariwisata Liberal, EKONESIA Dorong Pariwisata Berbasis Hak Kunci di Sulteng
"Ini kita perbandingkan isi jerigen itu bisa sampai 30 liter, sedangkan mobil-mobil jenis Avansa itu hanya diisi 20 liter sudah full tangkinya karena mereka hanya mampir mau tambah, bukan mau sedo," terangnya, Selasa (28/6).
Ini beda dengan pengantri jerigen atau motor yang dimodifikasi yang datang berulang kali. Dimana, kata Guntur, hari ini mereka isi tangki motor modifikasinya, itu ditumpah lagi, bahkan besok datang lagi.
"Ini masyarakat yang dirugikan sebenarnya, harusnya ini dinikmati oleh masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: 500 KK Warga Morowali Terdampak Banjir Butuh Bantuan Logistik
Olehnya ia meminta dengan tegas, agar pelayanan di SPBU Bungku mengutamakan masyarakat, pengguna kendaraan umum dan angkutan publik, khususnya solar dan pertalite yang bersubsidi.
"Coba bayangkan harga solar di SPBU itu Rp 5.500, kalau kita beli diluar dipengecer itu 30 liter Rp 350 ribu, itu sangat berselisi jauh dua kali lipat, harusnya subsidi ini dinikmati masyarakat,"sesalnya.***
