Metrosulteng.com, Palu-Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal, dan Stabilitas Ekonomi menyoroti kegagalan penataan kawasan dan keseimbangan ekologis di Lokasi IMIP Morowali.
“Daya dukung ruang, struktur ruang ekologis, sosial di IMIP sudah tidak karu-karuan. Infrastruktur publik, fasilitas sosial, umum dan ekologis sudah di ambang kolaps. Tapi pemerintah pusat tidak memberi perhatian pada hal itu,” ujar Andika Tenaga Ahli Bidang Investasi, Penigkatan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi, Selasa (28/6).
Baca Juga: Sertijab Kapolres Morowali dan Buol, Ini Sosok Pengganti
Menurut Andika, AMDAL awal IMIP hanya menjangkau area kawasan 2000 hektar yang beririsan dengan 11 Desa lingkar Tambang dan Kawasan Industri. Sekarang, kata dia, Kawasan IMIP terus berkembang hingga mencapai 3600 hektar lahan.
“IMIP telah melampaui kapasitas rencana lingkungan awal. Perkembangannya pesat, 350 perusahaan sub kontraktor, 38 tenant, 40 tungku dengan beban limbah slag 10 juta ton per tahun,” ujarnya.
Baca Juga: Nota Disposisi Bupati Donggala Diduga Pintu Masuk Korupsi Dana Desa Lewat Program TTG
Sementara kata dia, seluruh royalti dari Rp 2 triliun meningkat jadi Rp 5 triliun, semuanya dikutip dan mengalir ke kas pemerintah melalui kementerian keuangan.
“Pemerintah daerah tidak mendapatkan pembagian royalti sebagai biaya untuk mendukung kawasan. Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat memberi perhatian serius pada tapak dan sempadan Kawasan IMIP,” ujarnya berharap.
Kebijakan penataan ruang di IMIP tidak bisa lagi di pandang menjadi tanggung jawab Pemkab dan Pemprov.
Sebab hal itu kata dia, menjadi masalah eksternalitas Kawasan yang melampaui hitungan awal 2000 hektar.
Baca Juga: Warga Keluhkan Pertalite di SPBU Bungku Cepat Habis, Ini Penyebabnya
“Olehnya Pemerintah pusat melalui Bappenas harus melakukan kajian daya ruang dan kebijakan yang tepat untuk masa depan,”ujarnya.
Kata Andika, salah satu masalah besar di sana meliputi, infrastruktur jalan, pengelolaan aliran sungai, kawasan penghijauan sabuk pengaman, dan penataan pemukiman pekerja.
“Semua hal itu di luar konteks tanggung jawab IMIP karena letaknya berada di luar kawasan. Pekerja tinggal mandiri dan IMIP hanya fokus pada pabriknya. pemerintah pusat harus punya solusi mengenai hal ini,” pungkasnya.***
