Penerapan ekonomi sirkular merupakan salah satu strategi memperpanjang rantai nilai. Ini tentunya akan meningkatkan niai tambah, menyerap tenaga kerja dan menekan dampak lingkungan yang kini menjadi persoalan serius dan perhatian dunia.
Lima kelompok barang yang menjadi fokus pengembangan ekonomi sirkular antara lain Makanan/minuman, Konstruksi Plastik, Elektronik, dan Tekstil yang kini mulai menjadi salah strategi mewujudkan green economy.
Baca Juga: Budidaya Ikan Nila Strategis dalam Penyediaan Protein dan Membuka Lapangan Kerja
Contoh sederhana yang sering terlihat sebagai ciri penerapan ekononi sirkular antara lain pemanfaatan limbah rumah tangga, pasar dan pertanian diubah menjadi pupuk organik dan atau makanan ternak.
Mengubah limbah plastik yang kini telah mencemari laut serta sulit terurai menjadi sejumlah produk yang bisa memenuhi kebutuhan manusia seperti pakean dan peralatan rumah tangga lainnya.
Bahkan bisa memperpanjang rantai pakai dari kebutuhan manusia seperti penjual barang bekas seperti pakean, dompet, dan lain-lain yang kini mulai tumbuh sebagai sebuah usaha jasa yang bisa mempekerjakan sejumlah orang.
Penerapkan ekonomi sirkular terkesan kurang dilirik, namun sesungguhnya nilai tambah yang akan dihasilkan sungguh luar biasa apabila upaya ini diterapkan secara masif dan terukur.
Menurut Kementerian Bappenas (2021) penerapan ekonomi ini, pada tahun 2030 diprediksi bisa berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) berkisar 593-638 triliun rupiah. Dan penyerapan tenaga kerja sebesar 4,4 juta jiwa.
Baca Juga: Hilirisasi Nikel Sulteng Dinilai Bermanfaat Namun Sisakan Tantangan, PR Bagi Pemerintah Baru
Selanjutnya ekonomi sirkular ini mampu mengurangi emisi CO2 Carbon sebesar 126 juta ton, dan menurunkan limbah sektor prioritas (makanan/minuman, plastik, konstruksi, tekstil dan elektronik) sebesar 18 - 42 persen.
Dan yang tidak kalah penting bahwa penerapan ekonomi ini mampu menekan penggunaan air sebanyak 6,3 miliar kubik, strategi yang tentunya bisa memperlambat krisis air dunia.
Terakhir bahwa gerakan ini harus diseriusi dan dilakukan secara bersama sama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan Pemerintah Provinsi. Peta jalan (road map) untuk tujuan tersebut tentunya harus dibuat dan dipedomani. (*)
Penulis adalah Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng