Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Pesta demokrasi untuk memilih Gubernur segera dihelat pada 27 November 2024. Di Sulawesi Tengah pada Pilkada kali ini akan diikuti oleh tiga pasang calon (paslon).
Siapapun yang nantinya terpilih sebagai Gubernur periode 2024 - 2029 diharapkan prioritaskan perbaikan sejumlah program, agar indikator makro yang dinilai masih bersoal, mampu diperbaiki.
Indikator yang dimaksud, dan perlu menjadi perhatian antara lain kemiskinan, stunting dan indeks lingkungan hidup, serta disparitas pertumbuhan antar daerah dan sektor.
Kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar 12,41 persen dari target 10,84 persen. Dan selanjutnya angka stunting bertengger pada angka 27,2 persen. Kedua indikator ini masih berada diatas nasional.
Baca Juga: Perlu Roadmap untuk Menjadi Penyangga IKN
Semenctara itu indeks kualitas lingkungan hidup provinsi ini tahun 2023 sebesar 78,66, dan berada diatas angka rata-rata nasional 72, 42. Namun ini perlu diantisipasi agar nantinya indeks tersebut berada diatas 80,00 poin.
Faktor penting terkait indeks kualitas lingkungan hidup bahwa di sejunlah kabupaten/kota sedang ramai berlangsung investasi penggalian maupun industri pengolahan tambang yang dinilai mulai berdampak pada pencemaran lingkungan.
Selain itu penanganan limbah lainnya seperti sampah rumah tangga, limbah pertanian dan perikanan serta kehutanan, limbah B3 masih menerapkan cara-cara konvensional seperti dibakar atau dibuang yang tidak memberi nilai tambah.
Disparitas pertumbuhan antar kabupate/kota dan antar sektor terlihat semakin lebar. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten yang berbasis tambang dan industri olahannya jauh meninggalkan yang berbasis non tambang.
PDRB Kabupaten Morowali yang ditopang tambang pada tahun 2023 sekitar 500 triliun rupiah. Sementara Banggai Kepulauan yang mengandalkan sektor non tambang nilai PDRB hanya sekitar 3 triliun rupiah.
Sektor Pertanian- Perikanan- Kehutanan (PPK) kontribusinya terhadap PDRB Sulteng makin mengecil padahal dari sektor ini mempekerjakan hampir 60 persen masyarakat Sulawesi Tengah.
Sebelumnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB mendekati 40 persen. Namun pada tahun 2023 kontribusinya kurang dari 20 persen, dan digeser sektor industri pengolahan ( tambang) dan sektor penggalian.
Menurunnya kontribusi sektor PPK antara lain disebabkan minimnya investasi sektor ini. Ditambah minat bekerja bagi generasi milenial yang rendah, antara lain karena inovasi dan teknologi yang diterapkan masih relatif konvensional.
