Oleh: Dr Hasanuddin Atjo (Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng)
Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2023, rangkaian memperingati hari kemerdekaan ke-78 menegaskan, akan terus melanjutkan hilirisasi sumber daya alam yang dinilai telah mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negeri ini.
Menurutnya, hilirisasi tidak berhenti pada komoditas mineral maupun tambang, tetapi diperluas pada hilirisasi komoditas non mineral seperti rumput laut, sawit, kelapa, dan beberapa lainnya. Rencana ini seyogianya direspon oleh daerah yang memiliki potensi SDA seperti itu untuk kemajuan, kesejahteraan rakyatnya.
Baca Juga: Harga Udang Turun, HPP Naik, Sistem Budidaya Perlu Dibenahi
Kebijakan hilirisasi nikel dan larang ekspor bahan baku memang pahit dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan dalam maupun luar negeri. Sejumlah eksportir biji nikel dan industri smelter di luar negeri protes keras, keberatan atas kebijakan tersebut, sampai-sampai dibawah ke pengadilan WTO.
Hiirisasi nikel terbukti memberi nilai tambah dan meningkatkan devisa. Sebelumnya, devisa dari ekspor biji nikel tercatat hanya sebesar $ US 2,3 miliar, sekitar 31 triliun rupiah (tahun 2015). Dan setelah hilirisasi (tahun 2022) devisa tembus $US 33,80 miliar atau setara 510 triliun rupiah. Ini merupakan perjuangan berat yang berbuah manis.
Penerimaan devisa melompat lebih kurang 15 kali yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di sejumlah daerah naik hingga dua digit, antara lain Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 PDRB-nya naik menjadi 15 %, di atas nasional sekitar 5,3 %. Hanya disayangkan pertumbuhannya kurang inklusive atau berkualitas pada daerah yang memiliki potensi nikel.
Pertumbuhan kurang inklusive bisa diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (15 %) tidak diiikuti rendahnya angka kemiskinan dan stunting.
Tercatat pada tahun 2022, angka kemiskinan di Sulteng masih dua digit yaitu 12,6 % serta stunting sebesar 28 % yang diatas nasional 24 %, sementara standar WHO 20 %.
Pengembangan hilirisasi mineral dan non mineral, mempergunakan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan diyakini bisa meningkatkan PDRB, pendapatan perkapita masyarakat Indonesia sebesar 5 kali lipat.
Tercatat pada tahun 2022 PDRB perkapita sekitar 71 juta rupiah dan diproyeksikan menjadi 331 juta rupiah pada tahun 2045 . Dan ini merupakan harapan yang harus diperjuangkan.
Sejumlah kalangan menilai bahwa hilirisasi SDA non mineral seperti rumput laut, sawit dan kelapa bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi inklusive atau berkualitas. Karena di sektor ini mempekerjakan banyak masyarakat dan sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan yang bisa mengurangi kemiskinan, pengangguran sekaligus stunting.
Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah mendapat karunia Ilahi memiliki SDA non mineral dan mineral yang relatif besar. Selain itu daerah yang dijuluki 1.000 megalit ini juga memiliki wilayah terluas di pulau Sulawesi, yaitu sekitar 35 %. Memiliki garis pantai sekitar 6.013 km, lebih 1.000 pulau dan daratan sekitar 61.000 kilometer persegi.
Baca Juga: Tebar Padati, Tumbuh Cepat & Pasar Lokal Strategi Siasati Harga Udang
Pada priode 2007 - 2017 Provinsi Sulawesi Tengah pernah menjadi tiga besar penghasil rumput laut dengan produksi basah pada saat itu berkisar 1 -1,2 juta ton, sekitar 10 % dari produksi nasional (2017). Wilayah budidaya antara lain selat Makassar, Teluk Tomini, Teluk Tolo serta laut Sulawesi dengan areal budidaya tidak sampai 10 % dari potensi.
