"Tak heran muncul konflik tenurial yang melibatkan masyarakat - kelompok masyarakat dan pemerintah," kata Gubernur dalam sambutannya dibacakan Asisten II.
Olehnya itu, penanganan konflik kehutanan kata Gubernur Sulteng, merupakan hal yang prioritas untuk diselesaikan.
"Dibutuhkan komitmen untuk menjaga hutan," harap Gubernur.
Penyelesaian konflik kehutanan harus melalui pendekatan kolaboratif. Pusat - daerah dan para pemangku kebaijakan memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama untuk selesaikan konflik.
Baca Juga: Dishut Sulteng Berhasil Tertibkan Aktivitas PETI di Kawasan Tahura
Di Sulteng, salah satu yang menjadi andalan untuk penyelesaian konflik kehutanan yakni Satgas Penanganan Konflik Agraria (PKA). Satgas ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sulteng.
"Penyelesaian konflik harus berdasarkan aturan dan bukti-bukti. Semangat kebersamaan harus diprioritaskan untuk penanganan konflik kehutanan di Sulteng," harap Gubernur Sulteng.
Di Sulteng saat ini, juga diintegrasikan program reforma agraria dan perhutanan sosial. Karena ini penting untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.
Olehnya itu, Gubernur Sulteng berharap kegiatan workshop tersebut melahirkan rumusan strategis. Ada komitmen bersama yang dibangun.
Baca Juga: Wagub Sulteng Launching Transformasi Perhutanan Sosial, Dinilai Strategis Dukung Berani Makmur
"Pemda akan bertindak sebagai mediator dan regulator," ujarnya.
Gubernur Sulteng juga sepakat dengan Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan RI, Julmansyah, bahwa konflik kehutanan sangat memengaruhi investasi di daerah. Sehingga butuh solusi tepat dan diterima semua pihak.
Yang hadir di kegiatan workshop hari itu antara lain, Kadishut Sulteng, Satgas PKA dan tim, kepala balai Kemenhut, KPH se-Sulteng, akademisi, masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemerhati lingkungan. (*)
