Oleh Dr. Hasanuddin Atjo
(Kadis KP Sulteng 2007 - 2019)
HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Sulawesi Tengah, Sabtu (23 Agustus 2025) melaksanakan Musda (Musyawarah Daerah) yang ke II, di Hotel The Syah Kota Palu, dibuka oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes
Secara aklamasi Syarifuddin Hafid, SH, MH yang juga Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah terpilih menjadi ketua HNSI periode tahun 2025 - 2030, menggantikan Dr. Ir Herwin Yatim, M.Si, mantan Bupati Banggai.
Musda antara lain dihadiri oleh Gubernur, Dr. H Anwar Hafid, M.Si, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah Ir. Sry Nirwanti Bahasoan , Wakil ketua DPP HNSI Dr. Agus Suherman serta sekjen DPP Lidya Assegaf.
Tidak kalah menarik bahwa peserta Munas II kali ini ikut dihadiri oleh sejumlah Bupati dan wakil Bupati se-Sulawesi Tengah, sebagai satu pertanda bahwa para Nelayan maupun pembudidya ikan sekala kecil perlu mendapatkan perhatian yang lebih.
Sejumlah tantangan mendasar yang menjadi tugas DPD HNSI Sulawesi Tengah yang baru, antara lain; Pertama, bahwa Nilai Tukar Nelayan maupun pembudidaya ikan Sulawesi Tengah pada lima tahun yang terakhir agak memprihatinkan karena berada dibawah angka 100 poin.
Nilai tukar ini berbeda dengan Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara secara umum berada pada angka diatas 100 poin. Artinya daya beli mereka lebih tinggi.
Sepanjang tahun 2024 nilai tukar Nelayan, pembudidaya ikan di Sulawesi Tengah berada pada kisaran 93 - 95 poin yang bermakna bahwa indeks harga diterima (it) lebih kecil dari yang dibayarkan/dikeluarkan (ib).
Kedua, bahwa usaha perikanan terutama nelayan tidak mampu melakukan aktifitas usaha sepanjang tahun karena faktor musim dan cuaca antara lain hujan, gelombang dan angin. Selain itu akses menangkap ikan lebih jauh terbatas karena armada perikanan tangkap yang kecil dan kondisi SDM yang perlu disesuaikan.
Ketiga, degradasi lingkungan seperti kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove dan penangkapan ikan yang tidak terkendali menjadi salah satu sebab menurunnya potensi sumberdaya lestari perikanan tangkap.
Kondisi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia secara umum mendekati jenuh. Dan ini termasuk di wilayah Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Selat Makassar serta laut Sulawesi. Karena itu Pemerintah melalui KKP akan mempberlakukan penerapan penangkapan ikan terukur.
Keempat, nilai komoditi hasil perikanan tangkap maupun budidaya relatif rendah antara lain terbatasnya jumlah industri prosesing, ketersediaan es dan ongkos logistik yang mahal karena kondisi infrastruktur jalan yang kurang menunjang.
Berkaitan dengan tantangan yang dihadapi, maka upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil memerlukan sejumlah strategi yang saling terintegrasi satu sama lain;
Pertama, mengembangkan aspek sosial yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui penyuluhan dan pelatihan, meningkatkan tingkat pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesiapan menghadapi situasi tak terduga.
Selanjutnya mengembangkan aspek teknologi antara lain modernisasi peralatan tangkap nelayan kecil dalam upaya meningkatkan pendapatan dan memperluas wilayah operasi penangkapan.
Pengembangan Kelembagaan juga harus menjadi perhatian. Kerjasama antara pemerintah, stakeholder nelayan besar, dan nelayan kecil perlu dimediasi untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan yang masih jomplang.
