Bagi pegiat lingkungan ansich, jalan menolak aktivitas pertambangan secara keseluruhan adalah hal mutlak.
Sementara dalam pandangan negara, kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Dua kutub pandangan itu, mengerucut pada sebuah perdebatan. Apa sih penyebab kerusakan lingkungan itu, sistemnya yang rakus (kapitalisme) atau industrialisme?
Partai Hijau Eropa misalnya, menyerang industrialisme sebagai asbab kerusakan lingkungan. Lalu menawarkan Industri sukarela.
Baca Juga: PT IMIP Dorong Industri Hijau Lewat Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Morowali
Bagi pemikir Marxian, sistem kapitalisme dianggap menjadi akar masalah dari kerusakan lingkungan secara brutal.
Andre Gorz, punya pandangan menarik mewadahi perbedaan dua kutub itu. Dalam karyanya _Ekologi as Politics_ Gorz melihat implikasi ekonomi politik dari perubahan ekologis.
Bagi Gorz, Kerusakan lingkungan secara brutal dikarenakan konsumsi yang juga ikut mengalami kebrutalan.
Hal itu mendorong upaya proses ekspolotasi dan monopoli korporasi terhadap sumber daya strategis milik negara menjadi lebih cepat dan ugal-ugalan.
Balik ke soal tambang ilegal. Perbedaan menyikapinya pun mengarah pada pembelahan kesadaran dan kelompok. Antara penolak dan pro penambangan.
Baca Juga: Pemuda Peduli Salurkan Bantuan Banjir Wombo, Abdul Rachman Thaha Ikut Berkontribusi
Itu lumrah, sebagai khazanah berdemokrasi. Meski begitu, dibutuhkan sikap dan posisi yang tegas melihat pengelolaan SDA dalam kacamata negara dan rakyatnya.
Negara Menyejahterakan
Skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sudah di gagas pemerintahan Prabowo harus di lihat sebagai upaya mendorong kemandirian rakyat.
Selama ini, dalam relasi hubungan produksi pengelolaan sumber kekayaan alam, Rakyat hanya terserap menjadi buruh pertambangan. Tidak lebih.
