METRO SULTENG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu langkah nyata adalah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan realisasi APBD 2025 secara virtual pada Kamis (8/5/2025).
Rakor ini dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian. Seluruh pemerintah daerah ikut hadir secara daring. Termasuk Provinsi Sulawesi Tengah.
Dari Palu, Sekprov Novalina hadir bersama Asisten II Rudi Dewanto, Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim, dan perwakilan Inspektorat Fitri Kennedy Mastura.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya komitmen kepala daerah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Termasuk soal kewajiban, larangan, dan sanksi bagi kepala daerah.
Beberapa poin strategis turut dibahas. Salah satunya soal dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Mendagri juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87 persen.
“Pertumbuhan ekonomi adalah hasil kerja bersama. Seperti halnya pengendalian inflasi, kita juga harus kompak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Tito.
Baca Juga: Morowali Segera Punya Pengadilan Negeri, Gubernur Anwar Hafid Temui Ketua MA
Ia menjelaskan, sekitar 50 persen pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Daya beli masyarakat dan perputaran uang menjadi faktor kunci.
Tito memberi apresiasi kepada Sulawesi Tengah. Daerah ini mencatat realisasi pendapatan APBD sebesar 26,10 persen. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional.
“Ini prestasi nyata. Tidak bisa dibantah,” tegasnya.
Namun, Mendagri juga mengingatkan daerah yang kinerjanya masih rendah. Ia meminta agar segera meningkatkan pendapatan dan mempercepat pelaporan data. Termasuk soal realisasi APBD, program MBG, pengadaan barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi.
Langkah ini penting untuk menjaga tren positif ekonomi dan inflasi. Dua indikator utama dalam mengukur kemajuan daerah.
