METRO SULTENG-Pemerintah Desa Sulewana bersama Masyarakat serta Yayasan Solidaritas Perempuan Poso mengadukan persoalan nasib rumah tinggal yang diduga akibat dampak dari PLTA Poso ke Kantor DPRD Poso.
Sejumlah persoalan yang diadukan. Mulai dari permasalahan pertanian, perikanan saluran air bersih dan rumah yang ditempati mengalami kerusakan di wilayah Desa Sulewana.
Menurut mereka, permasalahan itu sudah bertahun-tahun dirasakan masyarakat. Namun belum pernah diselesaikan secara tuntas.
Baca Juga: KLK-M Desak Audit K3 PT RUJ Usai Insiden di Morowali
Masyarakat Sulewana berharap Pemerintah Kabupaten Poso, DPRD Poso, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH Poso) memfasilitasi mediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat, sehingga permasalah atas hak-hak mereka terselesaikan.
Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Poso, Vitrawan menyampaikan akan menampung aspirasi masyarakat, yang bakal disampaikan ke pimpinan DPRD.
"Laporan kita terima dan akan disampaikan ke pimpinan DPRD terlebih dahulu," ujar dia, Kamis, (8/5/2025).
Baca Juga: Sekda Yusman Mahbub Buka Seminar Akhir RTKD Kabupaten Morowali 2024–2030
Dia menyampaikan akan mengkoordinasikan dengan pimpinan DPRD dan komisi yang membidangi untuk melakukan peninjauan terhadap persoalan tersebut.
Sementara, Kadis Lingkungan Hidup Murniati mengaku pihaknya telah menindaklanjuti laporan masyarakat dan sudah bertemu dengan Humas PLTA Poso yakni Safri.
"Menurut Pak Safri bahwa Masyarakat Sulewana sudah di fasilitas dengan bantuan yang diberikan dari PLTA Poso," ungkapnya.
Untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut, di hadapan masyarakat, Kadis Lingkungan Hidup Murniati langsung menghubungi Humas PLTA Poso Safri.
Baca Juga: Penipu Catut Nama Kajari Tojo Una-Una, Dua Anggota DPRD Jadi Korban
Safri menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan survei hasil dari penelitian geologi terkait apakah dampak tersebut akibat PLTA Poso atau tidak.
Sementara itu, pihak perusahaan juga bersedia untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat yang terdampak.***/Pian