Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Tahun 2025 merupakan "awan kelabu" bagi sejumlah daerah yang bergantung dana transfer ke daerah (Dana Perimbangan, DAU, dan DAK ), mendukung pembangunan di daerahnya.
Dana transfer ke Sulteng tahun 2025, dipangkas sebesar 257 miliar rupiah, dan merupakan satu jumlah yang tidak sedikit, ditengah daerah ini sedang berusaha menurunkan angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, diatas nasional.
Mau tidak mau pemerintah daerah harus bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kualitas belanja pembangunan, serta mencari opsi pembiayaan yang menurut sejunlah kalangan selama ini kurang maksimal dilakukan.
Baca Juga: Industri Udang Masih Dihadang Penyakit, Mutu Benur dan Mutu Produk, Bisa Mencontoh Cara Ekuador
PAD daerah yang dilintasi garis khatulistiwa ini, dan dilanda bencana gempa, tsunami dan liquifaksi tahun 2018, tercatat sebesar 3,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Dan kemudian meningkat menjadi 3,9 triliun rupiah pada tahun 2024.
Pendapatan yang lumayan ini dominan berasal dari bantuan dana perimbangan pemerintah pusat sebagai kompensasi eksploitasi sumberdaya alam tambang nikel, gas, dan PLTA serta pajak air permukaan dan kendaraan bermotor.
Sesungguhnya masih banyak sumber PAD yang perlu digali dan dimaksimalkan. Sejumlah aset milik pemerintah daerah yang dikelola oleh dinas teknis atau UPT dinas, dinilai berpotensi sebagai sumber PAD apabila dikelola secara profesional.
Dinas kemakmuran antara lain Tanaman Pangan-Hortikultura, Kelautan-Perikanan, maupun Perkebunan-Peternakan, Dinas Pangan dan Kehutanan adalah kelompok dinas yang harusnya berperan ganda meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan PAD melalui optimalisasi aset.
Aset-aset itu antara lain Balai Benih, fasilitas untuk kaji terap seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, laboratorium pengujian mutu dan penyakit yang selanjutnya perlu diformulasikan strategi pemanfaatannya.
Belanja pembangunan harus sudah disesuaikan dengan visi RPJMD Sulawesi Tengah Maju, Berkelanjutan serta strategi 9 Berani. Dimulai Berani Cerdas, Sehat sampai kepada Berani Panen Raya maupun Berani Tangkap Banyak yang kesemuanya memiliki indikator terukur.
Belanja yang tidak produktif seperti belanja pegawai berupa perjalanan dinas sudah harus dibatasi. Demikian pula halnya dengan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, sudah saatnya menggunakan teknologi yang berbasis digital.
Belanja masyarakat harusnya lebih diperbanyak dan lebih fokus pada pemberdayaan dan transformasi dengan cara dan sasaran efektif dan produktif. Ukuran yang digunakan lebih kepada outcome, mengurangi ukuran output yang selama ini menjadi ciri dan dominan dijumpai.
Baca Juga: Gubernur Sulteng: Efisiensi Anggaran Tak Boleh Hambat Pembangunan Infrastruktur Dasar
