*Catatan Kecil Dr. Hasanuddin Atjo saat Audience dengan Sekprov Sulteng
JUM'AT tanggal 6 Desember 2024, bertempat di ruang kerja Sekprov Sulteng, KP3 (Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi) Sulteng diterima oleh Sekprov, Dra Novalina MM.
Selain menyampaikan tugas dan fungsi KP3 berdasarkan Pergub nomor 41 tahun 2017 dan Pepres nomor 35 tahun 2022, pada audensi tersebut juga dibahas bagaimana daerah menyikapi program strategis swasembada pangan.
Baca Juga: Komisi Penyuluhan: Sektor Pertanian di Morowali dan Morowali Utara Perlu Penanganan Spesifik
Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termuat dalam misi kedua dari delapan misi yang disebut Asta Cita (delapan cita-cita). Karena itu kita harus sukseskan dan diberi dukungan, kata Novalina.
Fakta menunjukkan program intensifkasi dan ekstenfikasi sebelumnya, dinilai sejumlah pihak belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan orientasi program lebih kepada output base, yaitu program dan kegiatan lebih kepada realisasi.
Karena itu pada dialog tersebut Sekprov dan KP3 sependapat agar program tersebut didesain berorientasi outcome, dengan harapan swasembada diikuti meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, peternak dan pekebun serta turunnya kemiskinan dan stunting yang masih tinggi.
Baca Juga: Soal KPN Talaga, Gubernur Respons Usulan Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng
Program berorientasi outcome, menuntut terciptanya efisiensi dan nilai tambah agar berdaya saing. Mindset industrialisasi dan hilirisasi tentu menjadi hal penting dan harus terbangun, agar tercipta frekuensi yang sama antar stakeholders.
Proses perencanaan maupun implementasi yang terukur akan menjadi salah satu kunci sukses dari program strategis ini dan menjadi harapan banyak orang agar, Indonesia tidak lagi mengimpor pangan, terutama beras dan jagung.
Sistem sudah harus dibangun, dan menjadi panduan dalam pelaksanaan program tersebut. Instrumen digitalisasi dinilai menjadi salah satu kunci akan suksesnya program unggulan kabinet merah putih yang baru dilantik 21 Oktober 2024.
Mengukur keberhasilan dari program ini, perlu dibangun role model (pilot project). Dan Sekprov mengusulkan kiranya role model dimulai dari desa atau kelurahan mandiri yang berada di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Tujuannya agar faktor penghambat bisa diminimalkan seperti akses internet, SDM dan infrastruktur.
Role model sudah dilengkapi dengan peta GIS (Geospatial Information System). Dengan peta dapat diperoleh terkait sejumlah data seperti areal yang tersedia dan sebarannya, kondisi infrastruktur, iklim dan curah hujan, kelompok tani dan penyuluh serta info lainnya.
