Transformasi inovasi dan teknologi dirasakan makin lemah. Pasalnya, lembaga yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian di daerah kewenangannya semakin terbatas, karena Bakorluh maupun Bapeluh setara eselon IIa dan IIb sebagai koordinasi dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dihapus.
Dan gantinya dibentuk KPP, Komisi Penyuluhan Pertanian, yang dasar hukumnya hanya Pergub/ Perbup yang tugasnya antara lain memberi pertimbangan, masukan terkait penyelenggaraan penyuluhan pertanian kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
Baca Juga: Gubernur Rusdy Mastura Minta PPI Mengkaji Sulteng Negeri 1.000 Megalit
Saat ini, penyelenggaraan itu peran koordinasi berada di provinsi yang setara eselon 3 dan pelaksanaan di kabupaten melalui di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, non eselon dengan kendala pokok terbatasnya SDM karena alih fungsi ke instansi lain. Dukungan anggaran semakin terbatas karena hanya bertumpu pada APBD yang juga minim.
Keberadaan kelembagaan petani juga menjadi kendala dan harus dimaksimalkan. Mendorong peran generasi milenial agar ikut tertarik kembangkan subsektor ini menjadi strategis, karena mereka adaptif dan update dengan cara cara baru yang telah berbasis digital.
Perbaikan sistem produksi maupun value sistem produksi sudah harus dirancang , dan dikawal penyuluh pada saat implementasi. Disinilah pentingnya peran dari BPP sebagai pusat informasi, transformasi dan pendampingan. Karena itu dinilai perlu ada BPP Model pada setiap kabupaten dan kota.
Baca Juga: UDANG 2 JUTA TON : Sebaiknya Prioritaskan Perbaikan Genetik, Sistem Budidaya dan Hilirisasi
Infrastruktur seperti irigasi, akses jalan produksi, jaringan komunikasi yang memadai akan menjadi faktor vital bagi upaya untuk peningkatan produktifitas, value dan cost input produksi maupun pemasaran hasil. Dan ini menjadi kritikal poin yang menonjol dihampir semua sentra.
Rantai pasar yang panjang menjadi sebab marjin terbagi pada setiap mata rantai. Apalagi kehadiran pemodal “non bank” memjadi salah satu faktor menekan petani dan sulit keluar dari ketergantungan.
Karenanya diperlukan satu format kelembagaan pemasaran yang implementatif, dan meguntungkan petani.
Hilirisasi nenjadi kunci akhir dalam upaya meningkatkan NTP petani sawah. Revitalisasi mesin gilingan padi jadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah.
Ricemill digital (penggilingan beras integrasi mekanisasi - digitalisasi) menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dengan cara seperti ini mutu beras meningkat, ada hasil ikutan yang bernilai dan tidak kalah pentingnya tercipta efisiensi.
Baca Juga: KPN Talaga, Diharap Memberi Value Terhadap IKN dan Poros Kasimbar-Tambu
Terakhir bahwa perbaikan sistem ini perlu didiskusikan, dirancang dan diimplementasikan . Dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah seyogianya ada satu atau dua kabupaten yang menjadi role model.
Lembaga keuangan , pihak swasta dan perwakilan petani sudah harus dilibatkan sejak awal mulai diskusi maupun perencanaan agar dalam mengimplementasikan role model itu, setidaknya berada dalam satu frekuensi. ***
