METRO SULTENG- Beredar Vidio baru-baru ini, air bercampur lumpur meluap ke jalan trans Sulawesi tepatnya didepan jalan Hauling PT Alaska Dwipa Perdana (ADP) dan PT MKL Desa Salonsa Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulteng.
Dari Informasi yang beredar, luapan lumpur tersebut berasal dari kolam penampungan atau pengendapan air (sedimen pond) milik PT ADP yang jebol hingga meluap ke jalan.
Baca Juga: Acara Peluncuran Samsung Galaxy S23 Resmi Diumumkan, Akan Berlangsung Pada Februari 2023
Menurut masyarakat setempat, kejadian ini sudah menjadi langganan alias sering terjadi dan bukan hal baru lagi bagi masyarakat setempat. Bahkan hal ini sudah menjadi ancaman dan kekwatiran sendiri bagi masyarakat.
"Hal itu akan terulang dan terulang lagi," ujar warga Desa Salonsa Jaya kepada Metrosulteng, Rabu (11/1/2023).
Baca Juga: PT Vale Guyur Dana 942.964 USD untuk Eksplorasi Kawasan Kontrak Karya di Sulawesi
Warga menyebut, kejadian tersebut dikarenakan pihak perusahan pertambangan Nikel PT ADP tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) alias mempower untuk penanganan lingkungan.
"HSE tidak ada, mine plan dan menpower tidak ada, admin tidak ada, hanya KTT sendiri yang ada," ujar warga setempat membocorkan struktur SDM yang ada di PT ADP tidak lengkap.
Baca Juga: PT Vale Guyur Dana 942.964 USD untuk Eksplorasi Kawasan Kontrak Karya di Sulawesi
Hal ini sangat melanggar, kata warga dan pihaknya telah menyampaikan hal ini ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Pemkab Morowali, akan tetapi tidak ada tindakan tegas dari Dinas terkait.
"Dari jauh hari saya sudah ingatkan DLH, terkait SDM di Alaska, tapi tidak ada tindakan tegas dri pemda," ungkapnya.
"Selama tidak di tegasi untuk lengkapi SDM, percuma ada surat teguran, penutupan dan lain-lain, tetap hanya akan jadi selembar kertas ," tambahnya.
Baca Juga: Tiga Kota di Indonesia yang Diprediksi Akan Tenggelam, Apakah Kotamu Masuk Didalamnya
Tak hanya itu, warga juga menilai kinerja dari Dinas LHD Pemkab Morowali bukan hanya tidak tegas terhadap aktivitas pertambangan PT ADP di Salonsa Jaya, namun juga mudah memberikan toleransi terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.
"Nanggung mengambil kebijakan dan lemah, belum lagi berbicara ke arah penanganan limbah," tuturnya.
