EKONESIA Sarankan Optimalisasi Lahan Pertanian Daripada Membuka Kawasa Pangan Nusantara

photo author
- Kamis, 15 Desember 2022 | 19:06 WIB
EKONESIA Sarankan Optimalisasi Lahan Pertanian Daripada Membuka Kawasa Pangan Nusantara. (Doc.)
EKONESIA Sarankan Optimalisasi Lahan Pertanian Daripada Membuka Kawasa Pangan Nusantara. (Doc.)

Baca Juga: Pemdes Bungintimbe Tuntaskan Pencairan BLT Tahun 2022

Kalau untuk wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2021, luas panen mencapai 185.626,64 hektar dengan besaran produksi padi sebesar 866.668,66 Kuintal.

Sedangkan tanaman jagung telah dipanen mencapai 131.123,00 ton dan tanaman kedelai produksinya sebesar 13.270, 00 ton. 

Baca Juga: Segera Dirilis, Ini Penampakan Samsung Galaxy A14 4G Yang Terlihat di FCC, Situs Web Sertifikasi TUV

Gambaran produksi tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai tersebut menunjukan bahwa ketersediaan lahan pertanian dan tingkat produksinya cukup tinggi. Sehingga yang dibutuhkan ialah optimalisasi atau intensifikasi lahan yang sudah tersedia, dengan berbagai input teknologi tepat guna serta ramah lingkungan.

Berdasarkan hal itu, kata Azmi EKONESIA menyarankan kepada pemerintah daerah Sulteng dan pemerintah pusat agar definisi lumbung pangan nasional tidak selalu harus dimaknai dengan pembukaan lahan baru. Meskipun KPN itu sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 yang dikeluarkan pada bulan Maret 2022.

Baca Juga: Partai Ummat Tak Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2024, Amin Rais Akan Ajukan Gugatan Ke Bawaslu

Sementara itu, EKONESIA juga mempertanyakan tujuan dan arah pembangunan KPN dengan total luas 15.000 hektar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. 

Baca Juga: Xiaomi 13, 13 Pro Dengan Snapdragon 8 Gen 2, Kamera Leica Diluncurkan di China

"Kehadiran lumbung pangan mestinya untuk ketahahanan pangan daerah kita, setelah kebutuhan daerah untuk mencukupi pangan penduduk sebesar 3 juta jiwa barulah kita dapat kelonggaran untuk mensuplai IKN di Kalimantan Timur. jika hal itu belum dapat kita penuhi maka status ketahanan pangan daerah mesti diprioritaskan terlebih dahulu," pungkasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Sofyan L

Tags

Rekomendasi

Terkini

X