METRO SULTENG-Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) menyarankan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar memprioritaskan optimalisasi lahan pertanian untuk ketahanan pangan daerah, alih alih membuka lahan baru bernama Kawasan Pangan Nusantara (KPN) atau Food Estate.
Hal itu disampaikan Direktur EKONESIA, Azmi Sirajuddin dalam Seminar Regional BEM Fakultas Pertanian Universitas Tadulako bertajuk "Peluang dan Tantangan Sulawesi Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional," di Media Centre UNTAD, Palu, Minggu, (11/12/2022).
Berdasarkan kajian EKONESIA, kata Azmi bahwa pembukaan atau konversi lahan baru untuk kebutuhan pertanian bukanlah pilihan yang tepat, di saat Indonesia sedang berjuang menuju target penurunan emisi sebesar 29-41 persen secara global menjelang tahun 2030.
Pembukaan lahan seluas 1.126 hektar di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala akan menyumbang pelepasan emisi gas rumah kaca.
Baca Juga: Mengenakan Jam Tangan Sporty Yang Menawan Membuat Olah Raga Anda Makin Terlihat Seksi
"Titik tekannya bukan pada soal status lahan apakah kawasan hutan atau non kawasan hutan/area penggunaan lain. Sekalipun klaim pemerintah bahwa status lahan yang dibuka sebagai proyek percontohan KPN di Desa Talaga ialah area penggunaan lain, alias di luar dari kawasan hutan," ujarnya.
Selain itu, EKONESIA juga mengingatkan kepada pemerintah daerah Provinsi Sulteng, bahwa Provinsi tersebut memiliki komitmen kontribusi pengurangan emisi sebesar 3% dari rata-rata pengurangan emisi nasional.
Baca Juga: PT IMIP Bangun 3 RKB MTs Al Khairaat di Morowali Untuk Kualitas Pendidikan Didaerah Lingkar Tambang
Seperti yang telah dikomitkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2012, melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Strategi Daerah Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Lahan Plus Provinsi Sulawesi Tengah.
"Pembukaan lahan baru untuk tujuan lumbung pangan belum mendesak, ketika belum ada evaluasi terhadap ketimpangan lahan pertanian dan tanaman pangan serta ketersediaan lahan yang ada," ungkapnya.
Baca Juga: Pembunuhan 3 Orang di Papua Oleh OPM, Fadli Zon Minta Aparat Bertindak Tegas
"Oleh sebab itu, perlu dilakukan dulu evaluasi menyeluruh, kemudian memutuskan langkah selanjutnya, kami lebih condong kepada pilihan optimalisasi lahan pertaniana tanaman pangan yang sudah ada," tambahnya.
Azmi juga mengatakan jika memakai data statistik sebagai rujukan, dengan menjadikan padi sebagai perbanidngan maka per Oktober 2022, secara nasional luas areal yang telah dipanen sebesar 10,61 juta hektar, dengan total produksi sebesar 55,67 ton GKG.
