METRO SULTENG - Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Masyarakat Pesisir Indonesia (JARI), Burhanuddin Hamzah, menyoroti Bimtek tahap kedua para kepala desa di Kabupaten Morowali Utara. Bimtek dengan tujuan ke Batam, Provinsi Kepri, akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Sejumlah kepala desa berdasarkan isu yang beredar, dikabarkan ada yang sudah mengurus paspor agar bisa menyeberang ke Singapura.
Tujuannya untuk sekadar jalan-jalan atau hangout. Pasalnya, jarak Pulau Batam dan Singapura hanya ditempuh beberapa jam lamanya menggunakan transportasi laut.
Menurut Burhanuddin, mantan anggota DPRD Kabupaten Poso ini, bimtek para kades ke Batam yang kabarnya menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), jika benar, itu adalah pemborosan keuangan daerah.
Baca Juga: TNI-Polri di Morowali Utara Kompak Olahraga Bersama
Burhan - nama sapaannya, juga menyoroti kebijakan yang keliru oleh pemerintah daerah Morowali Utara. Sebab, apa urgensinya harus buang-buang uang daerah jauh-jauh ke Batam.
Kalau misalnya studi banding atau Bimtek, cukup cari desa yang berhasil pengelolaan dana desanya Dan ADD-nya, maka disitulah studi bandingnya.
Baca Juga: Impian Warga Pedalaman Wana: Ingin Akhiri Penderitaan Jalan Rusak Puluhan Tahun
"Bimtek para kades ke Batam mengundang pertanyaan. Pasalnya Bimtek ke Batam bisa saja ada unsur politis untuk mengikat para kades di Morowali Utara menjelang Pileg dan Pemilukada 2024. Karena apa azas manfaatnya saat ini untuk masyarakat di desa," ujar Burhan dengan nada tanya.
Baca Juga: Pengacara Senior asal Morut Suarakan Ketertinggalan Pedalaman Wana, Dana CSR Kemana aja?
Bahkan ia meminta APH (aparat penegak hukum) menelusuri dana yang digunakan untuk Bimtek. Apalagi jika sejumlah kepala desa mengurus paspor menyeberang ke Singapura hanya sekadar plesiran.
"Bimtek jauh-jauh ke Batam menggunakan dana daerah, perlu ditelusuri. Karena apakah menguntungkan daerah atau justru hanya merugikan keuangan daerah," tegas Wakil Ketua PDI-P Morowali Utara ini. ***
