METRO SULTENG-Bencana banjir dan tanah longsor, yang dialami sejumlah daerah di Indonesia seperti di Sumatera Barat, Utara dan Aceh, telah menelan 914 korban jiwa berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara 389 jiwa lainnya jasadnya belum ditemukan.
Pemerintah lewat Kementrian Sosial akan memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta, serta santunan bagi korban luka sebesar Rp 5 juta untuk korban banjir Sumatera dan Aceh.
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos akan memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta, serta santunan bagi korban luka sebesar Rp 5 juta untuk korban banjir Sumatera.
"Kalau untuk yang wafat ada santunan Rp 15 juta. Kalau untuk yang luka-luka berat ada Rp 5 juta," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Sementara itu, bencana banjir sldan tanah longsor yang juga melanda negara miskin Sri Lanka pada Jumat (5/12), telah merenggut sedikitnya 607 korban jiwa. Data resmi pemerintah Sri Lanka mencatat, 214 orang lainnya masih hilang dan dikhawatirkan tewas.
Namun bedanya, pemerintah Sri Lanka meluncurkan paket bantuan bagi warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor akibat Siklon Dikwah cukup besar.
Kementerian Keuangan Sri Lanka, melalui pernyataan resminya pada Jumat malam, merilis rincian skema kompensasi bagi para penyintas.
Para korban akan ditawari kompensasi hingga 10 juta rupee (Rp 542 juta) untuk membeli lahan di lokasi yang lebih aman dan membangun hunian baru.
Kompensasi kematian/cacat: Pemerintah juga menyediakan 1 juta rupee (Rp 54,2 juta) sebagai kompensasi bagi keluarga korban meninggal dunia atau cacat permanen akibat bencana ini.
Sebelumnya, Dissanayake telah menyampaikan kepada parlemen bahwa meskipun ekonomi Sri Lanka pulih secara signifikan, kondisi saat ini belum cukup kuat untuk menahan guncangan terbaru sendirian.
Siklon Ditwah menghantam negara pulau ini tak lama setelah bangkit dari krisis ekonomi terburuknya pada 2022.
Pemulihan terbantu oleh pinjaman talangan empat tahun senilai 2,9 miliar dollar AS (Rp 47,4 triliun) dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang disepakati pada awal 2023.
Sri Lanka masuk negara miskin, dengan tingkat kemiskinan sekitar 24,5% pada tahun 2024.***
