METROSULTENG — Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK Morowali) menyatakan sikap kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Morowali terkait 718 mahasiswa yang gagal mendapatkan bantuan beasiswa daerah tahap III tahun 2025.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, melalui akun media sosial resmi Bupati Morowali pada Jumat (31/10/2025), menyampaikan bahwa kuota beasiswa tahap III hanya mampu menampung 548 mahasiswa dari total 1.050 pendaftar.
“Ini murni kesalahan dari dinas yang tidak cermat menghitung jumlah mahasiswa yang banyaknya mendaftar untuk mendapatkan beasiswa senilai Rp12 juta,” ujar Arifin.
Baca Juga: 718 Mahasiswa Morowali Tak Tercover Beasiswa, Pemkab Minta Maaf dan Janji Alihkan ke Provinsi
Arifin juga menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar 718 mahasiswa yang tidak terakomodasi bisa dialihkan ke program Beasiswa Berani Cerdas yang digagas Gubernur Sulteng, meski dengan nominal bantuan yang lebih kecil, yakni Rp3 juta per mahasiswa.
Menanggapi hal itu, Ketua GRD KK Morowali, Amrin, menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan tersebut. Ia menilai kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola program beasiswa telah mengorbankan hak pendidikan ratusan mahasiswa Morowali.
“Pernyataan kepala dinas adalah bentuk upaya mengkotak-kotakkan penerima. Gelombang I dan II mendapatkan Rp12 juta, tetapi di tahap III ada ratusan mahasiswa yang tidak diakomodir,” ujar Amrin melalui pesan WhatsApp, Jumat (31/10/2025).
Amrin juga menyoroti tanggung jawab Bupati Morowali, yang menurutnya tidak konsisten dengan janji politiknya dalam mendukung pendidikan mahasiswa daerah.
“Seharusnya bupati sudah siap dan paham dalam merealisasikan bantuan pendidikan ini tanpa harus ada ratusan mahasiswa yang tidak menerima,” katanya.
Terkait rencana pengalihan ke program Beasiswa Berani Cerdas, Amrin menilai langkah tersebut tidak adil, sebab nilai bantuannya jauh lebih kecil dibandingkan beasiswa kabupaten.
“Kalau tidak ada solusi dari Bupati Morowali, maka bupati hari ini sengaja menciptakan ketidakadilan di setiap program yang dijalankan,” tegasnya.
Amrin juga meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali tidak menyetor berkas mahasiswa ke provinsi, karena dikhawatirkan justru akan memicu konflik baru. Ia menegaskan, permasalahan ini harus diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri.
“Bupati Morowali harus mengambil sikap tegas untuk melakukan pemerataan agar seluruh mahasiswa merasakan hak yang sama seperti penerima tahap I dan II,” ujarnya.
Sebagai penutup, Amrin memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari Pemkab Morowali dalam waktu satu minggu ke depan, pihaknya bersama organisasi mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan.
