METROSULTENG — Suasana sempat memanas di depan Kantor DPRD Morowali, Selasa (2/9/2025), saat ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Morowali menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini diwarnai pembakaran ban bekas hingga membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan menutupi gerbang kantor dewan.
Meski suasana awal sempat tegang dengan teriakan tuntutan yang menggema, aksi berjalan aman berkat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI serta Satpol PP Pemkab Morowali. Massa menyuarakan aspirasi mereka sejak pukul 14.00 Wita dan mengakhiri aksi damai pada 16.00 Wita.
Ratusan Massa Suarakan Tuntutan
Massa aksi merupakan gabungan dari berbagai elemen, di antaranya masyarakat, buruh, dan mahasiswa. Mereka menuntut perhatian DPRD dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait berbagai persoalan daerah seperti: kesejahteraan buruh, transparansi anggaran, perlindungan lingkungan, dan berbagai persoalan lainnya yang saat ini perlu jadi perhatian DPRD
Selain itu, massa aksi juga menyuarakan 7 tuntutan Nasional, seperti:
1.Segerah sahkan RUU perampasan aset, RUU masyarakat adat dan RUU perlindungan pekerja rumah tangga.
2. Reformasi partai politik menindak tegas kader parpol yang indisipliner inkompeten dan reformasi total sistem kaderisasi partai politik.
3. Revisi kebijakan ketenagakerjaan dalam UU cipta kerja agar berpihak pada buruh dan pekerja serta sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
4. Laksanakan reformasi kepolisian menyeluruh dengan menghapus kultur militeristik, menghentikan penggunaan kekerasan terhadap massa aksi dan mengembalikan fungsi kepolisian sebagai pelindung rakyat.
5. Tolak impunitas dan adili pelaku pelanggaran HAM.
6. Tolak revisi KUHAP yang memperbesar kuasa aparat dan mengancam demokrasi.
7. Bebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap di seluruh Indonesia, tanpa syarat.
Koordinator lapangan aksi, Amrin, dalam orasinya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian.
"Kami hadir di sini karena suara seluruh elemen rakyat harus didengar. Pemerintah dan DPRD harus segera merespons tuntutan ini," seru Amrin lewat pengeras suara.
