Ia juga menyebut Poboya berbeda dengan beberapa lokasi tambang rakyat lain seperti di Buranga, Kayuboko, dan Buol. Tambang-tambang itu, menurutnya kini justru dikuasai segelintir orang melalui koperasi.
“Di tiga lokasi itu, sekarang kacau balau. Hanya dikuasai satu pemodal. Kalau di Poboya, iya ada pemodal, tapi juga ada ribuan warga kecil yang menggantungkan hidup. Itu tidak bisa diabaikan,” katanya.
Baca Juga: Komnas HAM Sulteng Bekali Mahasiswa Untad melalui Diseminasi Hukum dan HAM
Livand menekankan pentingnya pendekatan yang imparsial dan berorientasi pada penyelesaian jangka panjang. Komnas HAM, kata dia, tidak ingin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.
“Kami tidak mau diperalat siapa pun. Kami berdiri di tengah dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” pungkas Livand. (*)
