Oleh: Cristian Fernandes Suranawa
Musim hujan baru-baru ini menyisakan kepedihan di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Donggala. Genangan air dan kerusakan jalan nasional bukan hanya gangguan teknis, tetapi sinyal penting bahwa ruang dan lingkungan kita butuh perhatian serius. Di tengah keresahan publik, muncul satu kabar yang memberi harapan: Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, mengambil langkah progresif dengan membentuk Satgas Pengawasan Tata Ruang dan Lingkungan.
Langkah ini tidak sekadar simbolik. Beberapa kunjungan lapangan sudah dilakukan untuk memeriksa langsung aktivitas tambang galian C yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Bupati tampak ingin menyentuh langsung akar persoalan, bukan hanya mendengar laporan dari balik meja.
Baca Juga: Bupati Donggala dan Satgas TR-LH Sidak Perusahaan Galian C, Temukan Beberapa Pelanggaran
Sebagai warga Donggala, kami menyampaikan apresiasi tulus atas keberanian dan kepekaan Ibu Bupati dalam menanggapi keresahan publik. Di saat banyak pemimpin daerah menghindari konflik dengan pelaku usaha tambang, Ibu Vera justru memilih turun langsung dan menghadirkan solusi.
Tambang dan Tantangan Penataan Ruang
Kita menyadari, sektor tambang galian C memang menyumbang pendapatan dan lapangan kerja. Namun, harus diakui pula bahwa praktik tambang di Donggala masih menyisakan banyak catatan. Mulai dari aktivitas di luar zona tambang, ketidaksesuaian dengan RTRW, hingga dugaan pelanggaran terhadap standar teknis lingkungan dan lalu lintas.
Banjir di ruas jalan negara, beban armada yang berlebihan, hingga kerusakan daerah aliran sungai adalah bukti bahwa ruang kita sedang menanggung beban terlalu berat. Jika tidak ditata ulang sekarang, maka Donggala bisa menghadapi krisis ruang yang akan merugikan generasi mendatang.
Baca Juga: Tinjau Lokasi Banjir Desa Pevelua, Bupati Donggala Minta Kerusakan Infrastruktur Ditangani Cepat
Dukungan untuk Satgas
Pembentukan Satgas Pengawasan Tata Ruang dan Lingkungan adalah langkah awal yang strategis. Kini, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan agar satgas ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi garda pengawas nyata atas setiap aktivitas pembangunan yang menyentuh ruang hidup warga.
Kami mendorong agar Satgas ini:
1. Bekerja secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan media lokal.
2. Mengevaluasi seluruh izin tambang, khususnya yang berada di kawasan rawan banjir, dekat permukiman, atau tidak sesuai dengan RTRW.
3. Melaporkan hasil temuan secara berkala kepada publik, agar masyarakat bisa ikut mengawasi proses penataan ruang secara kolektif.
