METRO SULTENG - Pernyataan petahana Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, yang menyentil wilayah Pantai Timur (Kabupaten Parigi Moutong) saat berkampanye di Huntap Talise beberapa malam lalu, kini menjadi perhatian publik.
Potongan video Hadianto yang membandingkan kebersihan wilayah Pantai Timur dengan Kota Palu itu sempat viral.
Warga Parigi Moutong yang tersebar di berbagai platform media sosial, memberi perhatian dengan statmen Hadianto. Banyak yang mempertanyakan maksud di balik pernyataan tersebut.
Merespons hal ini, tokoh masyarakat Parigi Moutong yang juga senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Tengah, Syamsidi Laeho, memberikan imbauan kepada warga Parigi Moutong.
Baca Juga: Jejak Gemilang 3 Tahun Kepemimpinan Hadianto Rasyid sebagai Wali Kota Palu
Menurutnya, setelah menonton rekaman pernyataan Hadianto yang merupakan petahana di Pilwakot Palu, ia menilai tidak ada yang menyinggung dalam ucapan tersebut. Sebagian besar masyarakat Parigi Moutong pun menanggapi pernyataan itu dengan santai.
Syamsidi menjelaskan, pernyataan Hadianto yang mengatakan "jangan sampai sama dengan Pantai Timur" bagi Syamsidi tidak menyinggung. Apalagi secara wilayah, tidak ada istilah Pantai Timur, yang ada hanya Kabupaten Parigi Moutong.
Syamsidi juga mengingatkan agar pernyataan Hadianto tidak dijadikan bahan politisasi negatif. Menurutnya, meskipun Parigi Moutong dan Kota Palu merupakan wilayah yang berbeda, keduanya tetap berada dalam kerangka NKRI, sehingga tidak ada yang salah dengan perbandingan antar wilayah.
Baca Juga: Dua Tahun Lalu, Tunggakan PBB di Palu Capai Rp90 M, Hadianto Rasyid Bersua Warganya
"Saya meminta warga Parigi Moutong untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan politik. Jangan sampai gerakan kita dimanfaatkan oleh kelompok dengan kepentingan sesaat," tegas Syamsidi.
Warga Parigi Moutong sebaiknya tidak melakukan aksi di Kota Palu, karena kedua wilayah memiliki administrasi yang berbeda. Syamsidi berharap, masyarakat dapat bersikap bijaksana dalam menanggapi situasi ini.
Baca Juga: Bawaslu Sulteng: Debat Pilkada Dilaksanakan di Daerah Pemilihan Masing-masing
Syamsidi menambahkan, jika ada pihak yang merasa tersinggung, seharusnya itu adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, mengingat permasalahan seperti Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Parimo yang hingga kini belum dilaksanakan dengan baik.
"Jadi sekali lagi, saya mengimbau warga Parigi Moutong untuk tidak terlibat dalam aksi yang bisa memicu konflik, terutama mengingat situasi politik saat ini. Mari kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan," seru Syamsidi. (*)
