METROSULTENG.com-DPRD Kabupaten Morowali menggelar rapat Paripurna Pandangan umun terkait Rangcangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2021, yang bertempat di kantor DPRD Morowali jalan trans sulawesi Bungku Tengah Morowali, Senin 20 Juni 2022.
Rapat Paripurna di pimpin Wakil Ketua 1 DPRD Morowali Syarifuddin Hafid, yang dihadiri oleh perwakilan bupati Morowali Sekretaris Daerah Yusman Mahbub, anggota DPRD Morowali, staf ahli, para asisten, unsur Forkopimda, perwakilan Kapolres Morowali, Dandim dan Kejari.
Dari pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, menilai bahwa banyak program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah yang sampai hari ini belum maksimal. Diantaranya program 200 juta pertahun untuk desa yang sampai hari ini belum terserap dengan baik. Namun sudah keluar dari kas keuangan daerah.
Begitupun bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk petani sawah di Morowali yang dinilai masih tidak efektif. Pasalnya luas areal persawahan tidak balance dengan bantuan Alsintan yang diperbantukan ke petani sawah. Salah satunya mesin combine harvester yang dianggap masih kurang.
Menurut pandangan dari Fraksi Partai Demokrat ini yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Ahmad Efendi pada saat rapat paripurna.
"Ini menjadi keresahan masyarakat petani padi, dimana ketika musim panen tiba. Apalagi bertepatan dengan musim hujan, banyak petani yang mengalami keterlambatan panen. Sehingga kualitas padi menjadi tidak bagus lagi. Hal ini menyebabkan petani mengalami kerugian," ujarnya membacakan pandangan dari fraksinya.
Ia menyebutkan program dibidang pertanian yaitu program bantuan pengolahan sawah (bajak gratis) dan panen gratis sampai hari ini bel berjalan maksimal.
Menurutnya, jika program ini dilaksanakan secara maksimal dan serius outout yang didapatkan adalah kurangnya biaya pengolahan di tingkat petani, percepatan tanam dan meningkatkan indek pertanaman (IP).
Sementara itu, Syarifuddin Hafid Wakil Ketua 1 DPRD Morowali, yang ditemui disela-sela waktunya selepas rapat paripurna juga menambahkan, bahwa bantuan panen gratis dan bajak gratis program Pemda Morowali untuk masyakat petani padi ini patut diapresiasi.
Hanya saja, kata dia, kekurangannya ini alatnya tidak cukup. "Petani inikan panennya berbarengan, kalau alatnya tidak cukup tentunya yang lain menunggu. Nah yang menunggu ini bisa rusak hasil panennya," terang Waket 1 DPRD Morowali ini.
Nah hal inilah, kata dia yang dikeluhkan sekarang masyarakat petani. Inikan bantuan alat, nah alatnya sekarang terbatas, kalau dulukan sebelum ada bantuan ini, masyarakat bebas mencari dan menyewa alat dari luar jadi tidak saling menunggu.
"Nah inikan saling menunggu, jadi petani si A misalnya hari ini panen, berarti petani si B harus menunggu selesai, begitupun petani yang lainnya, kalau mereka mencari alat diluar tidak mungkin karena mereka berfikir ada bantuan alat panen ini. Bahkan karena rebut alat panen ini ada yang sampai hampir berkelahi gara-gara berebut," ujar Syarifuddin Hafid menggambarkan keluhan masyarakat petani padi.
Olehnya ia menyayangkan kurangnya perhitungan oleh Dinas OPD terkait.
"Hal ini bisa kah kita lakukan. Kalau saya berfikir lebih baik kita bantu uang untuk petani, berapa biaya panennya itu, jadi dia bisa sewa alat dari luar," pintanya.
Begitupun dengan bantuan bajak, lanjutnya, prosesnya juga lambat tidak sama-sama semua karena alatnya terbatas juga, tunggu dulu petani si A selesai baru petani si B.
"Padahal penanaman padi ini mestinya sama-sama, karena alatnya terbatas tidak sebanding dengan luas areal persawahan masyarakat. Sehingga saling menunggu, harusnya dinas pertanian kaji dulu, survey dulu ini, kami bukan menyalahkan bupatinya, tapi dinas terkaitnya, kalau saya berfikir mending bantu uang," tandasnya.(*)
Laporan: Iwan
