METRO SULTENG — Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, butuh sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Warda Dg Mamala, di Jakarta pada Rabu 6 Agustus 2025.
Warda berada di Jakarta mengikuti kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Warda Dg Mamala: Perubahan Perda Nomor 9/2023 Sangat Strategis bagi Pembangunan Morut
Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala daerah, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah se-Sulawesi Tengah.
Turut hadir Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di momen rakor bersama KPK tersebut.
Baca Juga: Buruh TKBM Pelabuhan Bunta Bakal Turun ke Jalan, Tuntut Upah yang Belum Dibayar
"Integritas harus menjadi budaya di setiap lini pemerintahan di Morut. DPRD Morut berkomitmen penuh untuk mengawal hal tersebut demi pelayanan publik yang bersih dan berkualitas," tegasnya.
Warda juga berharap, rakor bersama KPK tidak sekadar menjadi acara seremonial. Tapi harus diimplementasikan secara nyata dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Baca Juga: Aerobik Bersama Ketua DPRD Morut di Minggu Pagi, Lebih dari Sekadar Olahraga
"Kuncinya pada sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ini sangat dibutuhkan agar upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti di tataran wacana. Tapi bagaimana menyentuh akar persoalan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat," komitmen Ketua DPRD Morut tersebut.(*)