METRO SULTENG – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi NasDem, Hartati SH, menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Parigi Moutong yang berdampak serius terhadap lingkungan dan sektor pertanian.
Hartati berharap kepada masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan, bisa membuat laporan tertulis kepada Bupati, Gubernur, hingga Presiden, serta menembuskannya ke Kapolda dan Korem setempat.
Baca Juga: Ekspor Durian Sulteng Sumbang Rp600 Miliar bagi Tiga Daerah Ini
Langkah ini menurut Hartati, penting guna memastikan perhatian serius dari semua pihak terhadap tambang ilegal di kabupaten tersebut.
"Parigi Moutong dikenal sebagai lumbung pangan terbesar di Sulteng, dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Namun, aktivitas tambang ilegal telah mencemari aliran sungai yang menjadi sumber utama pengairan sawah," ujar anggota DPRD Sulteng dari dapil Parigi Moutong ini, Kamis (30/1/2025).
Sebagai wakil rakyat, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keresahan petani dan nelayan yang terdampak.
Pencemaran akibat limbah tambang tidak hanya mengancam produksi pangan, tetapi juga berpotensi menggagalkan misi swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Hampir setiap saat, saya menerima laporan dari masyarakat terkait tambang ilegal di Sausu, Parigi, Buranga, Kotaraya, Bolano, dan Moutong. Ini sangat mengkhawatirkan karena wilayah-wilayah tersebut merupakan sentra produksi padi di Kabupaten Parigi Moutong," tegasnya.
Srikandi NasDem ini meyakini, jika masyarakat bersama pemerintah desa dan kecamatan bersinergi dengan aparat kepolisian serta TNI, masalah tambang ilegal di Parigi Moutong dapat dituntaskan.
"Taruhannya jelas, apakah impian swasembada pangan Presiden dan Wakil Presiden bisa terwujud atau justru terancam oleh kerusakan lingkungan yang terjadi," ujar Hartati mengingatkan. (*)