METRO SULTENG-Ketua KPU Kabupaten Tolitoli Junaidi SP bersama sejumlah komisioner lainnya dan Sekretaris KPU kembali melakukan pertemuan rapat kerja, dengan mengundang puluhan PPK bertempat di hotel Mitra, Senin kemarin 22 Juli 2024.
Kegiatan rapat kerja yang di buka langsung oleh ketua KPU Tolitoli adalah sosialisasi pendidikan pemilih, serta sekaligus mensosialisasikan keputusan KPU RI nomor 620 Tahun 2024.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU
Tolitoli Junaidi SP menjelaskan keputusan KPU nomor 620 menyoal tentang pedoman teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyediaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
Baca Juga: Satu Buruh Lepas di Bahodopi Terlibat Narkoba Kini Nasibnya Terancam Prodeo 12 Tahun
Olehnya sekali lagi KPU minta agar PPK dan PPS terus bekerjsa sesuatu tupoksi masing-masing dan jika ada masalah di temukan diharapkan sesegera mungkin cepat di tuntaskan.
Selain itu, Junaidi SP juga berharap agar dalam menjalankan tugasnya di lapangan saat berhadapan dengan masyarakat pemilih, jangan sekali-kali membuat aturan atau keputusan sendiri dengan kata lain keluar dari koridor yang ditetapkan, sebab acuan kerja dari penyelenggara pemilu merujuk pada PKPU yang telah di perundangkan.
"Kalau ada masalah dilapangan yang berkaitan dengan kinerja saudara, segera di kordinasikan dengan teman sesama penyelengara dan carikan solusi yang terbaik agar tidak menghambat jadwal program kerja berikutnya,"jelasnya.
Sementara itu, Sekertaris KPU Tolitoli Habiba I Timumun dalam kesempatan itu menyatakan, sosialisasi pemilih dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media massa, komunitas, organisasi masyarakat, mahasiswa dan dan lainnya.
Baca Juga: PIN Polio di Sulsel Sasar 1,2 Juta Anak Digelar Hingga Agustus
Hal seperti itu dapat dilakukan melalui tatap muka, diskusi, forum warga dan kegiatan lainnya yang pada intinya menyentuh masyarakat umum di manapun tempatnya.
Meskipun begitu tambahnya, tak hanya informasi seputar kapan pelaksanaan pilkada digelar disampaikan ke masyarakat, namun sosialisasi juga harus memastikan apakah masyarakat yang telah memiliki hak pilih sudah terdata namanya dalam daftar pemilih (DPT).
Olehnya itu, dalam melaksanakan tugasnya, harus cermat dan teliti sesuai dengan yang di harapkan.Ungkapnya.***(tim)