METROSULTENG, Palu- Statemen Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, yang menyatakan bahwa belum saatnya orang Bungku jadi Gubernur Sulteng, seperti yang dikutip di media sosial facebook dari unggahan berita di salah satu situs online, membuat aktivis pro demokrasi Natsir Said angkat bicara.
Menurut Natsir, statemen Kuswandi itu tidak dapat dimaknai hanya menyoal hak politik, bahwa benar di alam demokrasi saat ini semua orang punya hak yang sama.
"Namun statmen itu lebih pada hitung-hitungan atau kalkulasi politik rill berbasis jumlah konstituen," jelas mantan wartawan TV One itu, Jumat (13/3).
Dia menambahkan, pernyataan ketua DPRD Morowali itu membuktikan, bahwa politik rasial atau feodalisme politik di Sulteng belum benar-benar hilang.
"Hal itu yang kemudian menjadi barometer kalkulasi politik Kuswandi hingga kemudian keluarkan statemen itu," jelasnya.
Jika mau jujur, sambung Natsir, sebagian besar masyarakat Sulteng masih menentukan pilihan dari faktor kesukuan. "Walaupun memang itu masih menjadi tugas besar kita untuk melawan feodalisme politik, agar idealisme demokrasi benar-benar berjalan," imbuhnya.
Fenomena ini hampir persis saat tokoh nasional bilang, orang Makassar belum layak jadi presiden.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Morowali Kuswandi menyatakan orang Bungku belum layak jadi Gubernur Sulteng. Pernyataan ini menanggapi majunya mantan Bupati Morowali dua periode Anwar Hafid yang bakal maju sebagai calon Gubernur Sulteng berpasangan dengan Pasha Ungu. ***
