METRO SULTENG — Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, S.T., menegaskan bahwa kehadiran Partai Gema Bangsa bukan sekadar untuk ikut serta dalam kontestasi politik.
Namun, kata dia, Gema Bangsa hadir sebagai antitesis dari praktik politik sentralistik yang selama ini mencengkram partai-partai besar.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Rofiq saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Sulawesi Tengah, Sabtu (8/11/2025) di Palu.
Baca Juga: Rakorwil DPW Gema Bangsa Sulteng akan Dihadiri Ketum Ahmad Rofiq
Rakorwil DPW Gema Bangsa Sulteng dihadiri oleh jajaran pengurus DPD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
“Partai Gema Bangsa dibangun bukan sekadar untuk ikut Pemilu, bukan juga karena kalah di partai sebelumnya, apalagi menjadi tempat penampungan politik. Gema Bangsa lahir dari ganasnya politik yang sentralistik,” tegas Rofiq.
Ia mengungkapkan pengalaman pribadinya yang pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal di tiga partai berbeda. Hal itu membuatnya paham betul, bagaimana kebijakan sentralistik DPP sering kali menggerus kemandirian kader di daerah.
Baca Juga: Ketua Gema Bangsa Sulteng Dukung Guru Tua Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional
“Setiap kontestasi politik selalu melahirkan kebijakan yang transaksional. Kawan-kawan di daerah sering dipaksa menjadi pengemis di DPP. Praktik seperti itu yang akan kita kubur di Gema Bangsa,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta Rakorwil.
Ahmad Rofiq juga mengingatkan seluruh kader, agar tidak membawa praktik-praktik politik buruk ke dalam tubuh Gema Bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga idealisme dan semangat desentralisasi politik sebagai identitas partai.
Baca Juga: Ini Alasan Partai Gema Bangsa Sulteng Memilih Azman Asgar sebagai Sekretaris DPW
“Gema Bangsa harus menjadi rumah bagi kader yang berdaulat, bukan bergantung. Kita ingin membangun politik yang bermartabat, dari daerah untuk Indonesia,” tutupnya.
Rakorwil DPW Gema Bangsa Sulawesi Tengah menjadi momentum konsolidasi struktur partai di daerah, sekaligus mempertegas arah perjuangan politik yang berorientasi pada kemandirian dan desentralisasi. (*)
