METRO SULTENG-Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 2, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk memastikan pengawasan ketat terhadap industri tambang. Lemahnya pengawasan pemerintah selama ini sebagai akar permasalahan berbagai konflik dan dampak negatif yang muncul.
Lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah sering didapati oleh Anwar Hafid. Sehingga menyebabkan limbah dari tambang-tambang nikel itu masuk hingga lingkungan warga.
Baca Juga: Pemimpin Baru Morowali, Iksan Menginspirasi Kesadaran Politik Masyarakat
“Memang ini persoalan besar, kalo saya jadi Gubernur persoalan ini sebenarnya karena lemahnya pengawasan pemerintah,” kata Anwar Hafid.
Pada dasarnya, Anwar Hafid memang tidak lagi tertarik untuk menambah parah lingkungan dengan pembukaan tambang di Sulawesi Tengah. Ia lebih tertarik dengan mengedepankan industri pertanian dan perikanan sebagai ujung tombak masa depan Sulawesi Tengah.
Sehingga ke depan, ia berkomitmen untuk mempertegas lagi pengawasan terhadap sektor pertambangan. Setelah pengawasan, ia akan memperketat jajaran pemerintah daerah untuk mematuhi aturan tata ruang wilayah di Sulawesi Tengah.
Menyangkut tata ruang, Anwar Hafid sering mendapati aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan tambang yang memakan lahan ruang hidup rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban baginya sebagai kepala daerah untuk mengkaji bagaimana tata ruang yang sebenarnya sudah ditetapkan.
“Jadi harus kuta pertegas, pengawasan harus jelas dan tata ruang wilayah harus kita patuhi secara konsisten,” tegas Anwar Hafid.
Pengawasan ketat sebagaimana diungkap oleh Anwar Hafid yakni dengan melibatkan semua unsur pemerintahan. Dari mulai kepala desa, hingga Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik pertambangan.
Baca Juga: Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis Kokohkan Dukungan Menangkan Anwar-Reny
“Pengawasan itu mulai dari kepala desa, Bupati, Gubernur punya kewenangan untuk mengawasi,” terang Anwar Hafid.
Dalam visi besar Anwar Hafid, Sulawesi Tengah tidak hanya akan menjadi wilayah yang berdaya saing dalam sektor tambang, tetapi juga memastikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat terjaga dengan baik. Dengan tata kelola yang ketat dan pengawasan yang konsisten, ia berharap dampak negatif pertambangan bisa diminimalkan demi kesejahteraan rakyat.***
