METRO SULTENG - Ketua Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (BERAMAL), Salmin Hedar, SH, bersama sekretaris tim Isman, SH, meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Polda, dan Kejaksaan, untuk menyelidiki insiden yang terjadi dalam debat kedua Pilgub Sulteng di Hotel Best Western, Palu.
Mereka menilai insiden tersebut berpotensi mengganggu ketertiban jalannya demokrasi.
Baca Juga: Jemput Aspirasi, Reses Perdana Hartati Disambut Antusias Masyarakat Parigi Moutong
Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Tim Hukum BERAMAL mengungkapkan, diduga ada kandidat lain yang melakukan tindakan provokatif dengan menyampaikan informasi tidak akurat kepada cagub Rusdy Mastura.
Kandidat itulah diduga “mengadu domba” Ahmad Ali dengan Rusdy Mastura, terkait dugaan adanya upaya intimidasi oleh kelompok tertentu.
Tuduhan ini diperkuat oleh video klarifikasi dari Umar Kei, yang menyebut nama sang kandidat dalam konteks insiden tersebut. Video tersebut disebarkan oleh Tim Hukum BERAMAL sebagai bukti tambahan dan dapat diakses melalui tautan yang mereka sediakan.
Tim BERAMAL juga mengungkapkan, ada pertemuan tertutup antara Anwar Hafid dan Rusdy Mastura di ruang tunggu Best Western sebelum kedatangan Ahmad Ali.
Anwar Hafid diduga memasuki ruang debat tanpa panggilan resmi dari KPU, yang dinilai melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) debat. Tindakan tersebut memicu protes dari perwakilan pasangan calon 01 kepada KPU.
Dalam video lain yang dibagikan Tim Hukum BERAMAL, terlihat momen saat Ahmad Ali bermaksud menyalami Rusdy Mastura, namun respons Rusdy yang menyebut nama “Anwar” diduga menunjukkan keterlibatan Anwar Hafid dalam kejadian ini. Video tersebut juga dapat diakses melalui tautan yang disediakan oleh Tim Hukum BERAMAL.
Baca Juga: Pengerusakan APK Paslon IHLAS di Pilkada Tojo Una Una, Tim Hukum Desak Bawaslu Selidiki Pelaku
Tim Advokasi BERAMAL meminta agar Gakkumdu melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Mereka menekankan pentingnya langkah hukum ini untuk menjaga agar Pilgub Sulteng tetap berjalan aman dan terhindar dari provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Kami berharap proses demokrasi di Sulawesi Tengah bisa berjalan lancar, tanpa adanya tindakan yang memancing spekulasi negatif,” ungkap Salmin Hedar, SH.***
