METRO SULTENG - Debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, yang digelar beberapa hari lalu (24/10/2024), menuai sorotan.
Alasannya, debat yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan para kandidat Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2024, justru terkesan jadi ajang membuka aib.
"Seharusnya kandidat Bupati dan Wakil Bupati beradu gagasan dan visi misi ketika terpilih nanti. Tapi debat kedua terkesan debat hanya dijadikan ajang membuka aib kandidat," sesal Mansur Pondang, Tim Hukum kandidat Bupati Hi Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan yang berslogan (Amanah Besar).
Baca Juga: Kinerja & Prestasi Terbukti, Anwar Hafid Raih Dukungan yang Tak Terbendung
Tujuan KPU menyelenggarakan debat publik kata Mansur, untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat luas.
Kemudian menggali dan mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat, sehingga masyarakat dapat memilah dan memilih calon mana yang layak memimpin Tolitoli lima tahun ke depan.
"Debat kali ini hanya, tidak tergambar ide dan gagasan yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat. Yang justru terlihat menonjol dalam debat publik kedua adalah saling membenci dan menimbulkan sekat-sekat antar calon pendukung," prihatin Mansur.
Baca Juga: Pjs Bupati Tolitoli Cek Gudang Penyimpanan Logistik Pemilukada, Pastikan tidak ada Masalah
Kemudian, yang juga menjadi prihatin, dimana semua kandidat "menyerang" incumbent tanpa menggunakan data yang akurat.
"Mereka menyerang dan membuka aib tidak menggunakan data. Akhirnya kesan yang muncul adalah kebencian terhadap incumbent," bebernya.
Olehnya, Mansur meyakini masyarakat Tolitoli sudah pandai dan cerdas menentukan pilihannya, meskipun pembusukan dimana-mana bahkan di setiap orasi kampanye kandidat lainnya.
"Mereka tidak sadari, kalau menceritakan kejelekan justru hanya membuat masyarakat tidak simpati,"yakin Mansur.
"Karena itu, maka kami juga minta agar penyelenggara dalam hal ini KPU Tolitoli, melakukan evaluasi total mulai dari materi yang disajikan panelis untuk tidak menjustifikasi kekuasaan. Begitu juga dengan tata tertibnya, para paslon untuk tidak menonjolkan materi yang mendiskreditkan paslon lain,"saran Mansur. (*)
