METRO SULTENG-Sudirman Said, Co-captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyampaikan 3 pesan sekaligus imbauan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin bermartabat.
Pertama, keteladanan presiden sebagai pemimpin tertinggi negeri ini dalam penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil. Kedua, tidak menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik. Pasalnya, bansos merupakan uang rakyat. Ketiga, Presiden Jokowi agar membaca kembali alinea 3 UUD 1945 sehingga dapat menjaga 2 hal mendasar yaitu tauhid (rahmat Tuhan) dan iktikad baik.
Baca Juga: Relawan AMIN di Jakarta Utara Yang Tergabung dalam Simpanies Gelar Konsolidasi Penguatan Saksi
"Saya ingin mengimbau dari pimpinan paling tinggi negeri ini Presiden Republik Indonesia, Anda Pak Jokowi adalah tokoh Jawa Tengah yang budayanya adiluhung. Karena itu sangat diperlukan keteladanan yang luar biasa. Bila presiden kita memberi teladan dengan bersikap netral, menjunjung tinggi segala macam etik dan hukum, maka hasil [pilpres 2024] apa pun akan diterima oleh rakyat," imbau Sudirman saat acara Deklarasi dan Pengukuhan Tim Hukum Nasional AMIN Jawa Tengah di Semarang, Jumat (5/1/2024).
Dia menilai, berbagai proses penyelenggaraan negara yang menjadi perhatian masyarakat selama ini antara lain proses pemerkosaan hukum, yaitu terjadinya pelanggaran berat etika di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi syarat minimal usia capres-cawapres.
Sudirman berharap agar kejadian di MK menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ke depan, lanjutnya, masyarakat ingin pimpinan tertinggi negeri ini memberi teladan berlapis-lapis ke bawah mulai dari gubernur, bupati/walikota, aparat penegak hukum, TNI/Polri, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu untuk memberikan layanan terbaik. Penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu harus bersikap netral.
Baca Juga: Langsung Menggunakan Kalender Abadi, Inilah Keunggulan Jam Tangan Senator Asli Glashütte
Dia menuturkan bahwa semua pihak berharap agar pemilu menghasilkan pemimpin bermartabat sehingga objektivitas dan netralitas penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu menjadi sangat penting.
"Sebaliknya Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, jika terjadi pemerkosaan hukum, proses-proses pemilu dipaksakan menggunakan peralatan-peralatan tidak sah, ada berita kepala desa dipanggil untuk memilih [paslon] nomor tertentu. Kalau ini berlangsung terus menerus, maka nanti yang dihasilkan adalah mungkin pemimpin yang secara politik menang, tetapi secara moral tidak punya kekuatan apa-apa dan ini berbahaya bagi negara ini ke depan," tuturnya.
Oleh sebab itu, Sudirman berharap agar dalam forum Deklarasi THN AMIN Jateng sebagai pusatnya kebudayaan adiluhung, Presiden Jokowi untuk menghentikan proses cawe-cawe dan proses kontestasi pemilu berjalan jujur dan adil.
Baca Juga: Bupati Delis sidak Dinas LH, minta petugas kebersihan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan
Penyaluran Bansos
Kedua, Sudirman mengingatkan kepada pemerintah tentang bantuan sosial. Menurutnya, bansos merupakan uang rakyat. Jika bansos untuk alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal tersebut sama saja dengan tindak korupsi.
Dia menuturkan, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah saat kewenangan pada jabatan publik justru untuk kepentingan pribadi, sedangkan bansos merupakan hak rakyat.
"Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!" kata Sudirman.
Sudirman menambahkan, kekuasaan itu tidak selamanya kuat karena suatu hari nanti kekuasaan bakal usai. Maka, kekuasaan harus memiliki iktikad baik dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. "Kembalikan iktikad baik, kembalikan keinginan luhur. Tidak boleh kekuasaan untuk keperluan pribadi maupun keluarga."
