Tantangan Pemilu di Indonesia Pada Era Digital, Hoaks Masih Menjadi Tantangan Utama di Pemilu 2024

photo author
- Sabtu, 18 November 2023 | 18:37 WIB
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) menjadi salah satu speakers (pembicara) dalam kegiatan Good Governance, Labor Law, And Election in Digital Era
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) menjadi salah satu speakers (pembicara) dalam kegiatan Good Governance, Labor Law, And Election in Digital Era

METRO Sulteng - Tantangan Pemilu di Indonesia pada era digital saat ini, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, penyebaran informasi hoaks masih menjadi tantangan utama yang akan dihadapi pada Pemilu 2024 ini.

Dia mengatakan, era digital saat ini menjadikan aksesibilitas informasi, kecepatan komunikasi, dan jangkauan media sosial telah mengubah lanskap politik.

Meskipun hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap politik. Namun, juga menghadirkan tantangan, seperti misinformasi/hoaks, ancaman dunia maya dan potensi terkikisnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

"Munculnya era digital telah merevolusi cara masyarakat terlibat dalam proses politik, menantang kita untuk beradaptasi dan berinovasi demi kepentingan transparansi, inklusivitas, dan peningkatan nilai-nilai demokrasi secara keseluruhan," katanya dalam kegiatan Good Governance, Labor Law, And Election in Digital Era, Jumat (18/11/2023) malam.

Kata Bagja, Indonesia pernah menghadapi kompleksitas proses Pemerintahan dan Pemilu. Yang mana pada titik persimpangan antara teknologi dan demokrasi, menghadirkan peluang dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, saat Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, dimana media sosial diramaikan dengan berbagai macam informasi hoaks dan ujaran kebencian.

"Saya mendorong untuk berpartisipasi aktif dalam pertukaran ide, memanfaatkan beragam pengalaman dan perspektif Anda. Melalui upaya kolaboratif ini, saya berharap kita dapat menciptakan jalan ke depan yang menjamin integritas Pemilu, menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan menjaga cita-cita demokrasi yang menjadi fondasi masyarakat kita," ujarnya kepada akademisi Utrecht University, Prof. Dr. Gerrit Hendrik Addink dan Prof. Dr. Kai Liu, LL.B, LL.M. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Abd Rahman M. Djafar

Sumber: bawaslu.go.id

Tags

Rekomendasi

Terkini

Ramai Soal KUHAP Baru, Ketua Komisi III DPR Buka Suara

Selasa, 18 November 2025 | 17:46 WIB

Anak Muda: Melek Politik dan Melek Berpartai

Senin, 17 November 2025 | 09:26 WIB
X