METRO SULTENG - Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia menghadiri acara Mediapreneur Talks yang digelar Promedia Teknologi Indonesia (PTI) di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 25 September 2025.
Dalam kegiatan ini, Promedia menggelar Mediapreneur Talks 2025 yang bertujuan untuk memberikan wawasan seputar bisnis media informasi kepada insan pers, content creator, dan pengusaha media.
Baca Juga: Dari Hobi Jadi Bisnis, Usaha Kopi Lokal Ini Semakin Bertumbuh dan Naik Kelas berkat Pendampingan BRI
Ning Lia yang turut hadir dalam acara tersebut, mengaku senang atas berbagai upaya kolaborasi Promedia yang berdiskusi hangat bersama para jurnalis hingga pengusaha media lewat kegiatan seminar jurnalistik bertajuk Mediapreneur Talks di Surabaya.
"Kita melihat CEO Promedia membuat event seperti ini, berkolaborasi dengan beberapa pihak yang lain, membahas tentang mediapreneur, membahas tentang bagaimana membangun media di era sekarang menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan," ujar Ning Lia.
"Yang kita lihat di sini adalah sebuah kunci utamanya yaitu kolaborasi," imbuhnya.
Ning Lia menuturkan terkait langkah kolaborasi aktif dari Promedia dalam membangun ekosistem media yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.
"Di sini kita bicara kolaborasi, bagaimana Promedia sebagai contoh itu bisa menjadi partner media-media lainnya yang terbilang masih perlu didampingi," terangnya.
Di sisi lain, anggota DPD RI asal Jatim itu menyoroti pentingnya keterlibatan dari pemerintah agar media-media di Tanah Air tetap berada dalam tren positif.
"Yang saya garis bawahi, tentang bagaimana kita membangun sebuah keberlanjutan, maka kita juga bicara intervensi positif dari pemerintah," sebut Ning Lia.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Ning Lia, yakni terkait upaya kebijakan pajak bagi para jurnalis hingga untuk penayangan iklan media dapat dikurangi bahkan ditiadakan, atau mencapai angka nol pajak.
Menurut Ning Lia, hal itu juga menjadi masukan penting dari pihak industri media agar dapat segera diimplementasikan pemerintah.
"Kalau kita lihat sekarang, ada beberapa masukan dari beberapa media, agar pph karyawan para jurnalis itu nol. kemudian ppn iklan juga nol," ungkapnya.
Baca Juga: Patwan Kuba Tegaskan Tidak Pernah Manfaatkan Proyek Pembangunan Untuk Kepentingan Pribadi